Manuver Golkar Diprediksi Bisa Ubah Peta Politik Jelang Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta – Partai Golkar bakal menentukan sikap final dan arah politiknya paling lama pada Agustus 2023 untuk menyongsong Pilpres 2024. Langkah itu diambil Golkar karena tak mau terburu-buru.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin memprediksi keputusan Golkar nanti akan mengubah peta politik Tanah Air terkait Pemilu 2024. 

Sebab, Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang besar dan bersejarah di Indonesia.

“Iya kelihatannya akan merubah peta ya. Golkar akan menjadi bandul kekuatan bagi koalisi yang akan dilabuhi,” kata Ujang kepada awak media, Rabu, 28 Juni 2023. 

Ilustrasi Partai Golkar.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Menurut Ujang, koalisi yang akan dipilih Partai Golkar akan mendapatkan keuntungan nantinya. Sebab Golkar merupakan pemenang kedua pada pemilu sebelumnya. 

“Jadi ya bagaimanapun ya (bulan) Agustus (2023) nanti, itu menjadi sejarah sendiri bagi perkoalisian di 2024,” kata Ujang. 

Sebelumnya, ihwal penentuan sikap final Partai Golkar pada Agustus nanti, diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin. Partai Golkar kata dia bakal menentukan siapa capres yang akan dideklarasikan dan koalisi yang dipilih.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

“Kami menunggu, karena masih ada kurang lebih kalau kata ketua umum kami sih 2 bulan inilah kami akan tentukan. Kami mau berkoalisi dengan siapa begitu, paling telat Agustus lah,” kata Nurul Arifin.

Partai Golkar sebelumnya sudah membangun poros dengan PPP dan PAN dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, KIB dikabarkan pecah karena manuver PPP yang ikut PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

Bawaslu RI Imbau Pengawasan Pilkada Harus Santun dan Riang Gembira
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024