KIB Pecah Kongsi, Golkar Putuskan Koalisi Final Agustus: Kami Gak Mau Buru-buru
- Istimewa
Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin menyampaikan, pihaknya bakal memutuskan arah koalisi final untuk Pilpres 2024 pada Agustus 2023. Menurut dia, Golkar tak mau terburu-buru dalam menentukan arah koalisi.
"Yang jelas memang sampai saat ini Golkar belum menentukan sikap. Jadi, masih nggak mau buru-buru-lah, paling telat bulan Agustus lah," kata Nurul pada Selasa, 27 Juni 2023.
Nurul menyampaikan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga masih memiliki waktu kurang lebih dua bulan untuk menentukan arah koalisi. Menurut dia, Golkar dan Airlangga menginginkan agar Pilpres 2024 bisa diikuti 3 pasangan capres-cawapres.
"Kami maunya lebih dari 2 pasangan capres-cawapres begitu supaya pilihannya tambah banyak," lanjut Nurul.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto (tengah) bersama petinggi PPP dan PAN di KIB.
Pun, kata dia, jika nanti mesti dua putaran di Pilpres 2024 maka tak ada masalah.
"Seandainya harus dua putaran juga tidak masalah toh itu sudah diakomodir juga dalam undang-undang," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul menegaskan posisi Golkar bukan partai pengganggu koalisi lain seperti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bentukan Gerindra-PKB. Tapi, menurut dia, keberadaan Golkar dibutuhkan di mana saja dengan kader-kader yang mumpuni.
"Kami bukan faktor pengganggu ya tapi kan semua orang mungkin melihat bahwa ya Golkar itu kece-kece dan diperlukan di manapun oleh siapapun keberadaannya dibutuhkan," jelasnya.
Dia merasa yakin karena Golkar punya figur Ketum Airlangga. "Dari bapak Airlangga sendiri sebagai tokoh ekonomi kemudian juga dari partai golkarnya sendiri sebagai partai yang besar begitu," ujarnya.
Sebelumnya, Golkar sudah membentuk poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN, dan PPP. Namun, koalisi itu jadi tanda tanya sejak PPP bermanuver dengan ikut PDIP mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Â
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
