Hadiri Rakorwil di Sumut, Sekjen PPP Minta Bacaleg Lakukan Ini

Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pemenangan Pemilu DPW PPP Sumatera Utara
Sumber :
  • Istimewa

Medan – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pemenangan Pemilu DPW PPP Sumatera Utara.

LSI Denny JA: Pilkada Sebaiknya Ikuti Aturan Pilpres Baru yang Diputus MK

Dalam kesempatan ini, Arwani mengaku kehadirannya untuk memastikan seluruh kerja-kerja tahapan Pemilu berjalan dengan lancar.

“Salah satunya, terkait pendaftaran yang insyaallah minggu depan masuk ke tahap perbaikan. Agar bisa kami lalui dengan baik, kami siapkan semua potensi yang ada berkaitan dengan langkah strategis pencalegan,” tutur Arwani, di Hotel Madani, Medan, Sumatera Utara, Sabtu, 24 Juni 2023.

Ketua Umum PBB: Masyumi Itu Inspirasi Terbesar Kami tetapi Era Sudah Jauh Sekali

Ilustrasi/Simpatisan PPP

Photo :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Selanjutnya, Arwani juga akan mengevaluasi para bacaleg yang telah didaftarkan. Tindakan itu bertujuan untuk memastikan seluruh bacaleg memiliki kerja-kerja yang diharapkan.

Bobby Nasution Buka Suara Soal Kabar Pengajian Dilarang di Masjid Rumah Dinas Gubernur

“Kami juga akan melakukan penilaian terhadap bacaleg yang hampir 1,5 bulan kita daftarkan. Tentunya teman-teman di DPW dan DPC melakukan satu penilaian seperti apa terkait permintaan di masing-masing dapil,” ungkapnya.

Terakhir, Arwani juga meminta para bacaleg untuk bekerja sama dengan caleg baik yang tingkat kota/kabupaten/pusat untuk turun ke masyarakat.

“Kerja sama ini halnya wajib. Terkait juga sosialisasi Pilpres, dimana kami telah menetapkan Bapak Ganjar sebagai Capres dan mengusulkan Bapak Sandiaga sebagai Cawapres,” pungkasnya.

Ketua Harian DPP Grib Jaya, Anan Wijaya

Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold

GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

img_title
VIVA.co.id
17 Januari 2025