PSI Umumkan Vote Rembuk Rakyat Cagub DKI: Gibran Teratas Disusul Heru Budi
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta – Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengumumkan sejumlah nama yang nanti bakal didukung di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Dari sejumlah nama itu, ada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menempati posisi teratas.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jakarta Elva F Qolbina menjelaskan sejumlah nama yang akan didukung itu ditentukan PSI melalui vote secara daring. Vote itu dimulai sejak 17 Mei 2023 hingga 22 Juni 2023 kemarin.
"Dan sampailah kita pada saatnya kami PSI Jakarta mengumumkan hasil dari Rembuk Rakyat yang dilakukan oleh PSI Jakarta yang sudah kami laksanakan dari bulan lalu. Dengan total jumlah partisipan sebanyak 11.160 voters," kata Elva di kantor DPW PSI Jakarta, Jumat 23 Juni 2023.
Dia mengatakan, Gibran Rakabuming mendapat vote sebanyak 26,13 persen. Setelah Gibran, posisi kedua ditempati Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Lalu, posisi ketiga ada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie.
Kemudian, ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 15,20 persen.
"Gibran Rakabuming Raka (26,13 persen), Heru Budi Hartono (16,77 persen), Grace Natalie (15,78 persen), Ridwan Kamil (15,20 persen), Tri Rismaharini (13,07 persen), Dudung Abdurachman (8,85 persen), Bima Arya (1,88 persen), M Fadil Imran (1,35 persen), Ahmed Zaki Iskandar (0,97 persen)," jelas Elva.
Vote tersebut diambil secara langsung oleh PSI kepada sejumlah masyarakat. Pun, hasil vote Rembuk Rakyat itu akan diserahkan kepada DPP PSI untuk jadi acuan politik sebelum melakukan Pilkada DKI 2024.
Dia berharap upaya yang dilakukan pihaknya bisa ditiru parpol lain.
"Semoga juga ke depannya bisa menjadi acuan bagi partai politik lain untuk mengusung calon gubernurnya karena memang yang kami lakukan bukan hanya vote secara ulang, tapi juga turun langsung nyamperin masyarakat," ujarnya.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
