KPU Bantah Data Aneh Terkait DPS Pemilu 2024: Kami Bisa Pertanggungjawabkan
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggaransi datantaterkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu,KPU menepis rumor terdapat data aneh di DPS.
“Kami bisa pertanggungjawabkan data ini. Tidak ada data aneh dan data pemilih kami sejauh ini sampai daftar pemilih tetap (DPT)," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.
Betty menekankan, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, berhak dimasukkan ke daftar pemilih. Meskipun, kata dia, jika pemilih tersebut hanya memiliki satu huruf nama sekalipun.
"Ini yang dibilang data aneh, ini KPU kerjanya enggak benar, KPU aneh sekali. Ternyata ada loh data masyarakat dengan satu huruf doang. (Tapi) sepanjang memenuhi syarat, mereka harus kami daftarkan. Aneh, kalau kami meninggalkan mereka menjadi data Pemilu," lanjut Betty.
Lebih lanjut, Betty menjelaskan tidak semua daerah di Indonesia memiliki RT dan RW. Maka itu, dia mengimbau agar masyarakat bijak dalam menyampaikan suatu informasi.
"Insya Allah tidak ada data aneh dalam DPS, DPSHP dan nanti (sampai) ditingkatkan jadi DPT. Dan, untuk data RT/RW yang 000, itupun karena mereka adalah partai politik yang tidak kami berikan data lengkap,” lanjutnya.
“Dan harus tahu juga bahwa tidak semua wilayah Indonesia memuat alamat RT dan RW. Kampung halaman saya saja enggak punya RT RW, tapi bukan berarti tuduhan bahwa itu data invalid," imbuhnya.
Sebelumnya, Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil mengaku menemukan 52 juta data aneh dalam DPS Pemilu 2024. Mereka mengaku sudah mengirim surat ke KPU untuk meminta penjelasan dan klarifikasi.
"Dari data yang ada kita kemudian kami buka kami temukan data semacam ini, jadi hasilnya kami menemukan data 52.048.328 data aneh. Kami juga sudah menyampaikan surat klarifikasi penjelasan ke KPU dan suratnya sudah diterima," kata Juru Bicara Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, pekan lalu.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
