Gatot Nurmantyo: TNI Seperti Dimarginalkan, Kemanunggalan Sama Sekali Tak Terlihat
- Youtube Karni Ilyas Club
Jakarta – Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyoroti kondisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini. Ia menyinggung TNI saat ini seperti hanya menjadi alat bagi rezim.
Gatot menyampaikan demikian saat pidato di acara 'OKE GANTI' Orasi Kebangsaan Gatot Nurmantyo dan Tokoh Indonesia di Jakarta Timur, Rabu 21 Juni 2023. Menurut dia, TNI sekarang seperti dimarginalkan dikebiri atau seperti dikerdilkan.
"TNI seperti dimarginalkan dikebiri atau seperti dikerdilkan. Kemanunggalan TNI sama sekali tidak terlihat karena yang nampak TNI sudah lumpuh," kata Gatot.
Dia menuding TNI sudah seperti jadi alat rezim yang digunakan untuk mengintimidasi.
Bahkan menjadi alat bagi rezim untuk menteror mengintimidasi atau menakut-nakuti rakyat demi meraih apa yang menjadi ambisinya," jelas Gatot.
Menurut Gatot, TNI itu mestinya tetap eksis dalam kondisi apapun. Bahkan di era pemerintahan siapapun. TNI, kata dia, harus bisa menolak dalam berbagai bentuk penindasan atau desakan apapun.
"Menolak berbagai bentuk penindasan dan kezaliman yang dilakukan siapapun juga oleh penguasa yang bersikap kewenangan-kewenangan. Dan, itu harus jadi prinsip TNI," ujarnya.
Gatot menambahkan, TNI harus menindak tegas tanpa berkompromi ketika ada sebuah penindasan. Bahkan, ia menyinggung TNI harus berkaca pada perilaku Jenderal Soedirman.
"TNI harus mampu mengedukasi rakyat bagaimana yang benar dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara sesuai sistem demokrasi yang telah disepakati bersama-sama," lanjut Gatot.
Namun, Gatot juga meminta kepada sejumlah masyarakat sekaligus TNI sekarang tetap patuh pada pimpinan.
"Semua lapisan masyarakat TNI harus tetap setia taat dan patuh terhadap pimpinan termasuk kepada presiden yang konsisten dalam melaksanakan visi misi negara yang sudah terkandung dalam konstitusi," sebut Gatot.
Pembahasan UU Angkatan Siber TNI Harus Libatkan Masyarakat, Kata Pengamat
Pengamat militer menilai pembahasan undang-undang yang mengatur kerja Angkatan Siber TNI harus melibatkan masyarakat dan persetujuan MPR.
