Trimedya PDIP Bicara 4 Jenderal yang Layak Gantikan Wakapolri Gatot Eddy
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jakarta – Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono tinggal tunggu menunggu hitungan hari jelang masa pensiunnya pada 28 Juni 2023. Gatot akan genap berusia 58 tahun dan memasuki masa pensiun merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Dalam Pasal 3 ayat (2) PP itu berbunyi 'Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun'.
Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan membeberkan empat perwira tinggi yang layak masuk bursa kandidat pengganti Gatot sebagai Wakapolri.
Wakapolri Komjen Gatot Eddy
- VIVA / Foe Peace
Di antaranya, yakni Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Purwadi Arianto, Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran, Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri; dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.
"Ada Pak Puadi, kemudian Pak Fadil, Pak Dhofiri, juga nama-nama yang kita dengar Pak Kabareskrim (Agus). Itu kami dengar, dan idealnya menurut saya, orang-orang itu," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2023.
Trimedya berharap siapa pun pati Polri yang terpilih menggantikan Gatot bisa menjaga netralitas korps Bhayangkara menjelang Pemilu 2024. Dia meminta Polri bisa netral dan tak terseret kepentingan politik.
"Apakah benar salah satu yang tadi saya sebutkan itu paling tidak bisa melanjutkan apa yang saya bilang 3 hal itu. Yang paling berat bagi Polri adalah nanti 2024 itu menjaga netralitas. Jangan sampai Polri keseret ke kanan ke kiri, gitu," jelas Trimedya.
Pun, dia menambahkan, sosok Wakapolri penting diperlukan untuk mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengatakan demikian mengingat Polri di era Listyo Sigit tengah banyak dirundung masalah belakangan ini.
"Karena di kepemimpinan Pak Sigit ini tantangan Polri luar biasa beratnya menurut saya, dan memang apalagi menjelang tahun politik ini kami berharap netralitas Polri," tutur politikus senior PDIP tersebut.
Ahmad Muzani Tegaskan Gerindra Tidak Serang PDIP soal Kenaikan PPN 12%
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani membantah partainya menyerang PDI Perjuangan (PDIP) terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 pers
