Capres 2024 Harus Paham Politik dan Ekonomi Global, Pengamat Sebut Ada Airlangga dan Prabowo
- Dok. Airlangga Hartarto
Jakarta – Paham akan politik dan ekonomi global, dianggap harus dimiliki oleh calon pemimpin Indonesia ke depan. Termasuk para capres yang siap maju di Pilpres 2024.
Jelas pengamat politik Ali Rifan, dari beberapa nama yang mencuat belakangan ini, Menko Perekonomian dan juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dianggap punya itu. Juga termasuk Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Tentu saja 2 tokoh itu, baik Prabowo dan Airlangga itu masuk masuk kriteria tokoh politik yang memahami ekonomi global," kata Ali, Kamis 15 Juni 2023.
"Keduanya punya background pengusaha dan punya jaringan internasional yang bagus. Kalau Airlangga kan Menko Perekonomian jadi kalau bicara bagaimana kemampuan memahami ekonomi global tentu sangat bagus," jelasnya.
Ali yang juga Direktur Arus Survei Indonesia, itu berpandangan kalau situasi politik dan ekonomi global mengharuskan pemimpin Indonesia punya kecakapan dalam pergaulan internasional.
"Karena harus diakui ke depan Indonesia butuh pemimpin yang tidak hanya memahami tidak hanya situasi nasional dan lokal tetapi juga situasi global. Baik dari sisi geopolitik, geoekonomi termasuk geostrategi," jelasnya.
Bicara kemampuan, menurutnya Airlangga ada 2 kekuatannya. Yakni memahami geokonomi global karena seorang Menko Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Juga paham geopolitik global karena Ketua Umum Golkar.
"Sebagai tokoh sekaligus Menko yang juga pengusaha, pasti beliau memahami situasi politik dan ekonomi global," katanya.
Termasuk yang disorotnya adalah kebijakan peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR), yang ditolak secara tegas oleh Airlangga.
Sebab kebijakan itu justru mengekang deforestasi global. Maka apa yang dilakukan Airlangga, menurutnya dalam rangka menyelamatkan petani sawit lokal.
"Menurut saya apa yang dilakukan Airlangga pasti dengan pertimbangan matang dan dengan pengalaman yang ada saya yakin apa yang diputuskan beliau akan memberi dampak positif bagi rakyat indonesia," katanya.
Sebelumnya, bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, Airlangga menyampaikan penolakannya kepada EU langsung di markas EU di Brussel. Sebab kebijakan itu merugikan negara produsen sawit. Juga komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil.
