Ade Armando Sebut Ganjar Sudah Teken Kontrak Politik Jika Terpilih Jadi Presiden, Ini Respons PDIP

Ganjar Pranowo di kantor PDIP.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta – Pegiat media sosial yang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando mendapat kabar bahwa bakal calon presiden, Ganjar Pranowo sudah meneken kontrak dengan PDI Perjuangan, jika dirinya berhasil menjadi presiden pada 2024 mendatang.

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden," kata Ade Armando dalam cuitan twitternya @adearmando61 seperti dikutip VIVA, Senin, 12 Juni 2023.

Ade Armando saat nyatakan resmi bergabung ke PSI.

Photo :
  • Instagram Giring Ganesha @giring
Hasto Sebut Partai Coklat Masif Bergerak di Pilgub Sumut: Kami Khawatir dengan Pak Edy Rahmayadi

Ade menyebut bahwa kontrak yang di teken Ganjar dengan PDI Perjuangan ialah soal kedudukan menteri. Adapun kedudukan itu akan ditentukan oleh PDI perjuangan.

"Penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," katanya.

Hasto-PDIP Bakal Kirimkan Buku Sabam Sirait 'Politik itu Suci' ke Maruarar: Supaya Beliau Merenung

Kendati begitu, Ade Armando berharap kabar tersebut salah. Dia juga menyebut kabar miring soal Ganjar Pranowo itu sudah tersebar luas.

"Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata dia.

Respons PDIP

Menanggapi hal tersebut, politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno meminta agar semua masyarakat ataupun semua pihak tidak memberi informasi spekulatif.

"Kita jangan mengumbar enerji bathin untuk merespons umbaran info yang spekulatif," kata dia.

Dia menegaskan, hanya presiden yang berhak mengangkat menteri. Hendrawan menilai, Presiden pun tidak masalah jika mendengarkan masukan dari partainya.

"Yang berhak mengangkat menteri itu Presiden. Itu sebabnya disebut hak prerogatif presiden. Bahwa presiden mempertimbangkan masukan dari partai. Itu hal yang wajar dan seharusnya demikian," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya