Elite PPP: Informasi Aliran Dana Suap ke Muktamar 2022 Tidak Valid

Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut informasi tentang adanya dana suap mantan bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang mengalir ke Muktamar PPP tahun 2022 patut dipertanyakan karena tidak valid

"Informasi aliran dana dari tersangka ke Muktamar PPP patut dipertanyakan, alias tidak valid," kata Awiek, sapaan karib Baidowi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Awiek mengaku tidak tahu menahu dengan hal tersebut karena Muktamar PPP tahun 2022 tidak ada, karena partai menyelenggarakan Muktamar terakhir pada 2020.

Menurut dia, ketidakvalidan informasi tersebut harus menjadi perhatian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak memberikan informasi yang tidak akurat. Dia menyebut PPP sangat mendukung dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Pada Senin, KPK menahan tiga dari tujuh orang tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang melibatkan mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Kasus suap dan gratifikasi mantan Bupati Pemalang periode 2021-2026 Mukti Agung Wibowo terjadi saat akan melakukan perubahan komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang.

Mukti kemudian mempercayakan Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di Pemkab Pemalang.

Uang sejumlah sekitar Rp650 juta yang terkumpul tersebut, kemudian diistilahkan sebagai "uang syukuran" dan selanjutnya digunakan Adi Jumal Widodo membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo yang di antaranya untuk mendukung kegiatan Muktamar PPP di Makassar tahun 2022. (ant)

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Tiba di KPK Usai Terjaring OTT

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama enam orang lainnya terjaring OTT KPK terkait dugaan kasus pemungutan dana ke pegawai untuk Pilkada 2024.

VIVA.co.id

24 November 2024