PAN-Gerindra Kuatkan Komitmen Pilih Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu 2024
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra menguatkan komitmen untuk tetap teguh memilih sistem pemilu proporsional terbuka. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pertemuan kedua partai politik (parpol) itu di Kantor DPP PAN di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 5 Juni 2023.
"Intinya pertemuan ini silaturahmi politik di antara dua sahabat lama. Pertama, bagaimana proses Pilpres, Pilkada 2024 bisa berjalan secara lancar, aman, damai dan teduh," kata Sekjen PAN, Eddy Soeparno dalam konferensi pers.
"Kita juga sepakat, sistem proporsional pemilu kita kedepan tetap terbuka dan kita akan memperjuangkan itu. Kita telah menyuarakannya dalam berbagai kesempatan baik dalam aspek partai maupun fraksi di DPR RI dan komitmen itu kita kuatkan lagi dalam pertemuan sore ini," sambungnya.
Pertemuan
- 1486274
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai posisi demokrasi dan posisi partai akan lebih kuat jika sistem pemilu digelar secara proporsional terbuka.
"Ini memperkuat posisi demokrasi dan posisi partai pada anggota legislatifnya masing-masing," ungkap Muzani.
Selain membahas soal proporsional terbuka, Muzani juga menyebut dalam pertemuan tersebut PAN dan Gerindra sepakat untuk mengamankan suksesi kepemimpinan saat ini. Serta memastikan legacy Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berakhir sampai Oktober 2024.
"Kita mau amankan suksesi kepemimpinan ini berjalan dengan baik dan lancar, suksesi kepemimpinan ini perlu dikawal karena ini sebuah proses demokrasi yang diikuti parpol, harapannya partisipasi rakyat besar dan rakyat bahagia senang menyambut proses demokrasi ini dengan gembira," jelas Muzani.
"Kita juga sepakat menjaga konsistensi dan legacy dari Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sampai alhir periode yakni Oktober 2024, sampai terjadinya transfusi kepemimpinan," tandasnya.
Mahasiswa Kudus Kawal Pilkada 2024 Berjalan Jurdil, Siap Laporkan Jika Terjadi Kecurangan
Aroma intervensi aparat dalam Pilkada 2024 memicu gerakan serius dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Kudus.
