PAN Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup karena Tak Sesuai Semangat Demokrasi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto
Sumber :
  • VIVA.co.id/Moh. Nadlir

VIVA Politik – Partai Amanat Nasional (PAN) menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Sebab, sistem tersebut dinlai mencederai demokrasi yang sudah dibangun sejak era reformasi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PAN, Yandri Susanto. "Kita (PAN) dari awal mendorong proporsional terbuka,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Juni 2023.

Terkait polemik sistem proporsional tertutup, Yandri mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa lembaga tersebut tidak bertugas seperti pembuat undang-undang.

Pemilu/Ilustrasi

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Yandri mengatakan, tugas dari MK hanya menguji undang-undang agar tidak bertolak belakang dengan UUD 1945. Yandri menyebutkan, PAN sebagai partai politik juga mempunyai kewajiban untuk menjaga UUD 1945 demi kemaslahatan masyarakat.

“Jangan sampai MK dianggap sebagai pembuat undang-undang, itu yang enggak boleh. Dia menguji undang-undang apakah bertolak belakang dengan UUD 1945,” kata Yandri.

Sebelumnya, PAN secara tegas menentang sistem tertutup seperti disampaikan langsung oleh seluruh elemen PAN. 

Menurutnya, sistem tertutup tidak sesuai semangat demokrasi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat berpartisipasi dalam politik.

PAN Sudah Welcome Untuk Jokowi dan Keluarganya Bergabung

Dia mengatakan, sistem proporsional tertutup hanya melanggengkan oligarki. Sebab, pada akhirnya hanya segelintir orang saja yang dapat duduk di parlemen. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan semangat PAN dalam memberikan pendidikan politik bersih hanya untuk masyarakat.

Megawati Baru Cerita Pernah Akting Jadi Presiden atas Perintah Gus Dur
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.

img_title
VIVA.co.id
16 Desember 2024