Sindir Jokowi Cawe-cawe, PKS: Presiden Panik dengan Popularitas Anies yang Terus Meningkat
- Dok. Istimewa
VIVA Politik - Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 jadi sorotan. Omongan Jokowi itu dikritik sebagai sesuatu yang tak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi.
Demikian kritik itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto. Menurut dia, Presiden selaku kepala negara mesti netral dalam penyelenggaraan pemilu.
Dia mengingatkan Jokowi agar tak ikut campur dalam urusan dukung mendukung salah satu kandidat. Kata dia, Jokowi cukup menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil.
Mulyanto menegaskan Jokowi harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Maka itu, Presiden Jokowi harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo.
"Bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya," kata Mulyanto, dalam keterangannya, Selasa, 30 Mei 2023.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto
- Parlementaria
Baca Juga: Jokowi: Saya Akan Cawe-cawe Demi Kepentingan Negara Bukan Pribadi
Dia menyampaikan jika Jokowi selaku Presiden cawe-cawe terlalu jauh maka sama dengan mengkhianati demokrasi.
"Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai. Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional," jelas Anggota DPR tersebut.
Pun, dia menyindir Jokowi seperti panik karena pamor dan elektabilitas bakal capres Anies Baswedan. Dia menyebut elektabilitas bakal capres yang didukung PKS itu terus meningkat.
"Melihat Presiden panik dengan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat," ujarnya.
Dia bilang demikian karena Anies diyakini Jokowi sebagai figur capres yang tak bisa diandalkan untuk melanjutkan program-program pemerintahan yang sedang dijalankan.
"Karena itu, untuk mengamankan program yang sudah dijalankan Presiden merasa perlu cawe-cawe mendukung capres selain Anies Baswedan," tutur Mulyanto.
Lebih lanjut, dia menduga upaya campur tangan kekuasaan dalam urusan pemilu sudah terlampau jauh. Bahkan, kata dia, cenderung norak dan memalukan.
Dia menduga hal itu ditandai dengan adanya mobilisasi seluruh lembaga negara untuk mendukung sekaligus menjegal salah satu kontestan pemilu. Kata dia, lembaga negara itu antara lain melalui MK dan MA.
"Kita menginginkan publik partisipatif terhadap demokrasi yang berlangsung. Mereka kan subyek bukan sekedar obyek demokrasi," lanjut Mulyanto.
"Kita menginginkan Indonesia sebagai negara demokrasi benar-benar dapat mengelola aspirasi publik ini dengan baik," ujarnya.
