Politisi Golkar Misbakhun Gandeng BPK Agar Pemda Makin Akuntabel dan Transparan
- Istimewa
VIVA Politik – Transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah atau pemda, harus terus didorong. Setidaknya itu yang dilakukan oleh politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun.
Anggota DPR RI Komisi XI ini, terus mendorong pemda mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jelas dia, kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif. Itu agar terwujud akuntabilitas.
Itu dikatakan Misbakhun, saat menjadi pembicara kunci pada "Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara", di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Jumat kemarin.
“Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai anggota Komisi XI DPR RI pada bidang keuangan dan pembangunan ialah untuk membangun akuntabilitas di pemda. BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi salah satu pemegang kunci mengenai akuntabilitas,” ujar Misbakhun, dalam keterangannya, Sabtu 27 Mei 2023.
Acara tersebut juga turut dihadiri Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.
Wakil rakyat dari Dapil II Jawa Timur (Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo), menjelaskan bahwa ini sebagai kegiatan sosialisasi, hasil kerja sama DPR dan BPK.
Maka hadir juga Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Karyadi, beserta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI, Raden Yudi Ramdan Budiman.
Lebih lanjut dipaparkan Misbakhun, sosialisasi ini dalam rangka memberi pemahaman dan pengetahuan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab BPK maupun DPR.
Kata mantan PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu, DPR dan DPRD punya fungsi untuk menjalankan hak bujet dan pengawasan terhadap pemerintah. Termasuk adalah pengelolaan keuangan negara, dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK.
Maka dari itu, lanjut Misbakhun, DPR dan juga DPRD punya hak dan wewenang untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
“Semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga itu diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara karena BPK adalah lembaga tinggi negara, hubungannya sederajat. Dalam hal ini, yang me-review laporan ialah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang ada di DPR untuk diserahkan kepada komisi-komisi sebagai bahan rapat apabila ada temuan-temuan,” jelas Misbakhun, pada acara yang dimoderatori Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo itu.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga memuji Pemkot Pasuruan. Dimana selama 3 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan capaian itu, anggota BAKN DPR itu mengatakan akan terus memperjuangkan kepentingan Pasuruan di tingkat pusat.
“Saya ditunjuk oleh bapak dan ibu sekalian untuk menjadi wakil bapak ibu di DPR, sehingga dengan tanggung jawab yang sangat besar ini, bagaimana kemudian daerah pemilihan saya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat,” kata Misbakhun.
Sementara Gus Ipul, merasa bangga sebaba Kota Pasuruan dipilih menjadi lokasi dalam melakukan sosialisasi tersebut. Karena ini adalah cara dalam membangun pengetahuan dan persepsi tentang peran dan fungsi BPK. Sehingga sistem keuangan negara bisa diperkuat.
“Harapannya ini semua akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara dan masyarakat dalam rangka mewujudkan Pasuruan Kota Madinah,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, bersyukur karena Pemkot Pasuruan memperoleh WTP dari BPK selama 3 tahun berturut-turut. Untuk itu, dia mengajak ASN di pemerintahan menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan oleh BPK.
“Saya ajak para ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu kita bahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
