Wapres Apresiasi Pertemuan NU-Muhammadiyah untuk Cegah Pembelahan Masyarakat efek Pemilu
- ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
VIVA Politik – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi pertemuan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam upaya mencegah potensi polarisasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Saya kira bagus sekali, ya. Memang kan di kita itu kan selain partai, juga ada kelompok strategis masyarakat terutama ormas-ormas," kata Ma'ruf Amin dalam keterangannya usai memimpin Rapat Percepatan Pencegahan Stunting di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023.
Ma'ruf Amin menilai pertemuan serupa semestinya juga dilakukan ormas lain untuk mencegah terjadinya pembelahan di masyarakat menjelang atau saat Pemilu 2024.
Suasana di sekitar Bawaslu, Rabu, 22 Mei 2019 malam.
- VIVA.co.id/ Eduward Ambarita
"Ormas ini bukan hanya NU, Muhammadiyah, sebaiknya memang semua ormas itu juga mengadakan pertemuan bersama untuk mencegah terjadinya polarisasi dan pembelahan masyarakat. Ya, supaya ini terus dijaga bangsa ini, peran dari pada kelompok strategis masyarakat ormas itu saya kira menjadi penting," katanya.
NU dan Muhammadiyah sepakat menyerukan kepemimpinan moral menjelang Pemilu 2024.
Ketua Umum NU Yahya Cholil Staquf, dalam pertemuan di Jakarta, Kamis, menyatakan dalam politik perlu ada kepemimpinan moral supaya tidak disetir dengan kepentingan-kepentingan pragmatis.
Yahya mengatakan NU dan Muhammadiyah akan melanjutkan berbagai diskusi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. NU juga berkomitmen untuk melakukan kompetisi politik secara bermoral dengan lebih bersih serta tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
Gus Yahya Cholil Staquf
- VIVA/M Ali Wafa
Sementara itu, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kepemimpinan moral diharapkan dapat menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.
Kepemimpinan moral itu, menurut Haedar, melahirkan arah dan visi kebangsaan yang jelas, sehingga kontestasi politik tidak berupa ajang mencapai kekuasaan semata. (ant)
10 Capim KPK Bakal Jalani Uji Kelayakan, DPR: Kita Tinggal Minta Juga Masukan dari Masyarakat
10 capim dan calon Dewas KPK akan jalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR pada 18 hingga 21 November 2024.
