PBNU dan Muhammadiyah Sepakat Pemilu 2024 Tak Jadi Ajang Berebut Kekuasaan

Ilustrasi Pemilu 2024.
Sumber :
  • VIVA

VIVA Politik – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah sepakat menginginkan agar kontestasi Pemilu 2024 tidak menjadi ajang para partai politik (parpol) untuk saling berebut kekuasaan.

Di Forum Akademi Politik IMM, Cak Imin: Perjuangan Muhammadiyah Dahsyat, Tidak Ada Matinya

Hal itu disampaikan usai PBNU yang dipimpin langsung sang ketua Yahya Cholil Staquf menggelar pertemuan secara tertutup dengan jajaran PP Muhammadiyah. Diketahui, Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir ikut hadir dalam pertemuan yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Mei 2023.

"Kita berharap, 2024 itu bermartabat. Ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan tokoh. Sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata," kata Haedar kepada wartawan di Kantor PBNU.

PBNU Sentil Gus Miftah usai Hina Penjual Es Teh: Dakwah Harus Utamakan Adab

Menurut Haedar, para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 harus menunjukkan visi kebangsaan untuk rakyat ke depan. 

Ketua KPU Sebut Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Capai 68 Persen Sudah Luar Biasa

"Visi kebangsaan apa yang dibawa, yang diwujudkan berangkat dari pondasi yang diletakkan para pendiri bangsa. Dari kepemimpinan moral seperti itulah yang kita sepakati, yang akan terpilih baik eksekutif maupun legislatif. Untuk itu kepemimpinan tau benar salah, baik buruk, pantas tidak pantas dalam berpolitik sehingga siapa dapat apa dan bagaimana caranya," tuturnya. 

Sejalan dengan Haedar, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya mengatakan pihaknya bersama PP Muhammadiyah sepakat mencari strategi untuk menghadapi berbagai isu di tengah masyarakat. 

Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas mengenai kepemimpinan moral yang sangat dibutuhkan dari sosok presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang.

"Tadi misalnya diangkat kepemimpinan moral di dalam politik. Di dalam politik ini perlu ada pimpinan moral agar segala sesuatunya tidak untuk kepentingan pragmatis. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia menjadi lebih berkeadilan," tuturnya.

Menurut Gus Yahya, masyarakat perlu mendengar lebih banyak visi dan tawaran dari capres dan cawapres yang akan berkontestasi di Pemilu 2024. Ia ingin, kompetisi antara capres dan cawapres dapat berlangsung dengan baik sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

"Tentunya kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara dan tentang komitmen untuk menjalankan kompetisi secara lebih moral, lebih bersih, tidak ada polarisasi atau perpecahan di tengah masyarakat. Itu semacam yang kita ingin lihat (di Pilpres 2024)," jelas Gus Yahya.

Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Center, Kevin Evans

Usai Pemilu 2019, Pemberantasan Korupsi di Indonesia 'Melempem'

Pada 2019 hingga 2023, berturut-turut, CPI Indonesia berada di angka 4,8, 3,7, 3,8, dan 3,4.

img_title
VIVA.co.id
6 Desember 2024