PKS Sebut Nama Mahfud Md hingga Khofifah Jadi Kandidat Cawapres Anies Baswedan
- VIVA/Yandi Deslatama
VIVA Politik – Sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) Presiden Joko Widodo masuk dalam bursa nama cawapres Anies Baswedan yang dibahas bersama Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan. Total ada sekitar 10 nama potensial yang di bawah parpol koalisi bersama Anies.
Beberapa nama yang intensif dibahas, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkopolhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, mantan gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum PKB Cak Imin.
"Kita bahas di koalisi dulu kandidat kandidatnya, banyak, semua tokoh bangsa, sampai sepuluh [orang] sih: Mahfud MD masuk, Khofifah masuk, Sandi (Sandiaga Uno) masuk, Aher (Ahmad Heryawan) masuk, (Cak Imin, Airlangga) semua yang punya potensi masuk," ujar Jazuli Juwaeni, Ketua Fraksi PKS DPR RI, kepada wartawan usai Halalbihalal PKS Cilegon, Minggu, 21 Mei 2023.
Nama calon pendamping Anies Baswedan tengah digodok tiga partai koalisi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya, termasuk mengetahui elektabilitasnya. Nama-nama tersebut akan dibawa ke Anies untuk dibahas kembali. Namun penentuan nama cawapres sepenuhnya diserahkan ke Anies.
Bahkan Anies Baswedan juga sudah menyodorkan beberapa nama cawapres ke tiga parpol koalisi untuk dibahas bersama-sama. "Kan diserahkan ke Anies, kita lagi godok terus, Anies mengusulkan nanti kita bahas tiga partai, di mana catatannya. (Anies menyodorkan nama cawapres) ada beberapa nama, tapi perlu didalami," ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
- VIVA/M Ali Wafa
Mengenai pertemuan Prabowo dan SBY di Pacitan, Jawa Timur, yang berlangsung Sabtu, 20 Mei 2023, PKS menyambut baik. Namun mereka mengaku tidak tahu isi pembicaraan tersebut.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
