Sri Mulyani: Belanja Negara 2024 untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem, IKN hingga Pemilu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA Politik – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan arah kebijakan belanja negara yang telah dirancang pemerintah untuk tahun 2024. Dia menjelaskan, kebijakan belanja negara 2024 itu digagas untuk penguatan kualitas belanja, dalam rangka menghasilkan dampak yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian.

Tarif PPN Jadi 12 Persen Dukung Pemerintah Jalankan Program Strategis

"Arah kebijakan belanja tahun 2024, yakni pertama, dalam jangka pendek yakni untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, terutama pada berbagai masalah struktural seperti kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di Rapat Paripurna DPR RI Ke-23, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023.

Sementara dalam jangka menengah, kebijakan belanja diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM pembangunan infrastruktur dan mendukung hilirisasi sumber daya alam melalui deregulasi dan penguatan institusi.

Kajian Ekonomi dan Investasi PMII soal PPN Jadi 12 Persen pada 2025

Ilustrasi kemiskinan di desa.

Photo :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Kedua, Sri Mulyani mengatakan bahwa penguatan 'spending better' dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, dengan fokus pada prioritas belanja sesuai dengan prioritas nasional dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Ketiga, mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.

Pemerintah Ungkap 3 Negara Ini Bakal Danai Program 3 Juta Rumah di Indonesia

"Dan keempat, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, penguatan efisiensi dan efektivitas belanja tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga untuk memeratakan kesejahteraan dan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

Kebijakan belanja 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta menuntaskan proyek strategis nasional, antara lain pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.

Photo :
  • Dok. VIVA

Sri Mulyani mengatakan, penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN berupaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. "Dengan demikian, ekonomi Indonesia tidak hanya bertumbuh pada pulau Jawa saja," katanya. 

Pemerintah, menurutnya, akan terus berupaya mendorong penguatan 'spending better' supaya bisa menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. 

"Sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya