Punya Pengalaman Mumpuni, Budi Gunawan Diusulkan Jadi Cawapres Ganjar
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
VIVA Politik - Dinamika menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 saat ini diwarnai teka teki figur cawapres untuk Ganjar Pranowo. Status Ganjar sekarang adalah bakal capres yang akan diusung PDI Perjuangan (PDIP).
Salah satu nama yang diusulkan jadi pendamping Ganjar di 2024 adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG. Dukungan terhadap BG disuarakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kaliwungu Kendal KH Abdul Muis alias Gus Muis.
Bagi dia, figur mantan Wakapolri itu punya pengalaman mumpuni untuk didorong sebagai calon RI-2. Gus Muis menilai sosok BG bisa menghilangkan kesan politik identitas.
"Dengan digandengnya Budi Gunawan menjadi cawapres Ganjar, Pemilu Presiden 2024 akan menghilangkan kesan politik identitas," kata Gus Muis, dalam keterangannya, Senin, 15 Mei 2023.
Kiai Muda Kendal KH Abdul Muis atau yang biasa dipanggil Gus Muis (baju biru).
- Istimewa
Gus Muis menyampaikan orientasi dalam pemilihan cawapres untuk Ganjar bisa merujuk pengalaman. "Diharapkan berdasarkan visi misi dan pengalaman mengabdi untuk bangsa dan negara," tuturnya.
Dia khawatir jika pemilihan cawapres Ganjar berdasarkan latar belakang keagamaan maka bisa terjadi polarisasi di kalangan masyarakat. "Juga pemilu 2024 akan penuh dengan bayang-bayang politik identitas," jelas Gus Muis.
Bagi dia, BG sebagai Kepala BIN sudah berperan penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"BG sebagai kepala BIN telah mampu menjadi bagian dalam menjaga kondusifitas dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia," tutur pengurus GP Ansor Jawa Tengah itu.
Ganjar diumumkan sebagai bakal capres oleh PDIP pada 21 April 2023. Saat itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang langsung mengumumkan Ganjar.
Untuk Pilpres 2024, PDIP merupakan satu-satunya parpol yang tak perlu berkoalisi dalam mengusung pasangan capres-cawapres.
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"
NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
