Yusril: Saya Siap Jadi Konsultan dan Lawyer Pemerintah Hadapi Berbagai Gugatan di Luar Negeri
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Mantan menteri hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapan dirinya jika kapan saja Pemerintah memintanya menjadi konsultan dalam pembuatan setiap perjanjian internasional.
Hal itu dimaksudkan agar Indonesia, katanya, tidak kecolongan dan menjadi bahan permainan negara-negara lain karena lemahnya posisi negara dalam perjanjian internasional terutama yang ada keterlibatan Indonesia sebagai pihak di dalamnya.
Dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA pada Senin, 15 Mei 2023, Yusril bahkan mengatakan dia siap menjadi pengacara (lawyer) Pemerintah RI jika ada sengketa di badan-badan arbitrase dan gugatan di berbagai lembaga peradilan atau quasi peradilan di negara lain, termasuk pula pengadilan internasional.
Pengadilan Pidana Internasional
Yusril mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan sehubungan dengan tanggapannya atas pidato Presiden Jokowi di hadapan relawan (Musyawarah Rakyat) di Jakarta, Sabtu pekan lalu.
Dalam pidato itu, Jokowi menyinggung seringnya pemerintah RI kalah menghadapi gugatan negara-negara lain di berbagai forum dan badan-badan peradilan internasional. Karena itu, kata Jokowi, Indonesia perlu pemimpin masa depan, yang berani dan tangguh mempertahankan kepentingan bangsa dan negara berhadapan dengan negara-negara lain.
Yusril bependapat, kuatnya posisi hukum Pemerintah RI itu harus dimulai ketika merumuskan kebijakan dalam negeri terkait ekspor-impor, penanaman modal, dan kebijakan pembangunan industri dalam negeri. Pemerintah harus menciptakan instrumen hukum yang kuat dan mengajak negara-negara lain yang mempunyai posisi yang sama agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan negara-negara maju.
"Negara-negara sebenarnya tidak ingin RI menjadi negara industri seperti mereka. Mereka maunya RI selamanya menjadi eksportir bahan-bahan mentah untuk melayani kepentingan industri mereka. Mereka maunya kita menguras habis SDA kita. Sementara hukum pertambangan kita sendiri, tanpa sadar memberi peluang untuk itu. Ini kesalahan fatal kita sendiri," kata Yusril.
Presiden Jokowi saat puncak Musra di Istora Senayan.
- Istimewa
Dalam membuat kontrak dan perjanjian internasional, menurutnya, Indonesia sering lalai dan tidak memperkuat posisinya sebagai pihak sedari awal. "Akibatnya, ketika digugat, kita tidak mampu mempertahankan kepentingan-kepentingan kita," katanya.
Yusril memberi contoh kontrak yang dibuat oleh beberapa BUMN dengan pihak luar negeri yang menempatkan posisi Indonesia begitu lemah sehingga rentan menderita kekalahan jika digugat pihak lain di luar negeri.
Secara kenegaraan, Yusril berkeinginan untuk menata ulang kelembagaan yang menjadi leading sector dalam menangani perjanjian internasional. Dahulu perjanjian-perjanjian internasional lebih banyak ditangani oleh Departemen Kehakiman. Namun, saat ini, sejak adanya UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, lebih banyak ditangani oleh Kementerian Luar Negeri.
"Saya kira tidak semua urusan luar negeri harus ditangani oleh Kementerian Luar Negeri, sebagaimana tidak semua urusan dalam negeri ditangani oleh Kemendagri," ujar Yusril, dalam keterangan tertulis yang dia kirimkan dari Tokyo, Jepang, itu. "Ke depan, kita harus menata ulang apa yang kita anggap sebagai kelemahan yang kita rasakan sekarang."
