30 Persen Caleg Demokrat Banten Diisi Milenial, Politikus 'Duafa' Dibantu Kampanye
- VIVA/Yandi Deslatama
VIVA Politik – Bakal calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat Banten diisi 30 persen anak muda. Partai mercy mengklaim ingin memfasilitasi mereka berkontestasi di panggung politik daerah. Salah satunya asal Tangerang Selatan (Tangsel), yang berusia 22 tahun.
"Kita punya hampir 30 persen caleg muda seperti di Kota Tangsel, usianya 22 tahun, Salma Faradilla. Kemudian Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang semua ada, di Lebak juga ada caleg usia dibawah 30 tahun," ujar Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten, Minggu, 14 Mei 2023.
Partai pimpinan AHY itu juga memberi kesempatan bagi Bacaleg 'duafa' untuk ikut berkontestasi dalam pileg 2024 mendatang. Sedangkan masalah biaya, dilakukan secara gotong royong oleh para caleg lainnya. Sehingga tidak memberatkan salah satu pihak dalam pemilu 2024 mendatang.
"Artinya begini, semua masyarakat, semua kader, itu punya kesempatan yang sama," jelasnya.
Khusus Bacaleg DPRD Banten, Iti mendaftarkan 100 orang, terdiri dari 68 laki-laki dan 32 perempuan, dengan target mendapatkan 15 kursi legislatif. Sedangkan di delapan kabupaten dan kota, partai yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres itu menargetkan 22 persen raihan kursi legislatif.
Sementara Iti Octavia Jayabaya sendiri akan maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Karenanya, dia telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Kemendagri. "Salah satu syarat mendaftarkan ke KPU itu ya salah satunya surat pengunduran diri. DCT itu secara resmi, saya akan mengundurkan diri," terangnya.
Demokrat Banten memilih pendaftaran hari terakhir, karena berkaitan dengan nomor urut mereka, serta tanggal pencoblosan pada 14 Februari 2024. Harapannya, bisa memudahkan masyarakat untuk mengingat dan mencoblos. "Ini karena sesuai dengan nomor urut Partai Demokrat, pas (daftar) itu jam 14.00 wib," tuturnya.
Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal
Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi
