Denny JA Sebut Angka Kemiskinan di Jateng Bakal Jadi Sandungan Ganjar Sebagai Capres
- Dok. LSI
VIVA Politik – Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mengatakan bahwa angka kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah saat ini, nantinya akan berpengaruh pada nama Ganjar Pranowo yang telah diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maju menjadi Calon Presiden (Capres) 2024.
Ia pun mengambil contoh pada Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang saat ini masih menjadi warga dengan dipimpin oleh Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Lantas, kata Denny, hal tersebut menjadi sebuah contoh awal jika Ganjar betul-betul menjadi seorang pemimpin di Indonesia.
Denny juga menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi tolak ukur warga Indonesia tetap mendukung Ganjar Pranowo, jika angka kemiskinan di Jateng menjadi tolak ukurnya sebagai pemimpin.
Pertama, data kemiskinan di Jawa Tengah tersebut harus data yang dikeluarkan lembaga kredibel dan acapkali menjadi rujukan. Hanya data kredibel yang bisa kuat dan bertahan lama dalam memori pemilih.
Kedua, selain datanya valid, data tersebut harus diketahui seluas mungkin dan disadari oleh mayoritas pemilih. “Jika yang tahu data valid itu hanya segelintir intelektual dan kaum terpelajar, efek data valid itu juga terbatas. Itu tak akan mengubah tren dukungan secara signifikan ke Ganjar Pranowo,” katanya.
Ketiga, Ganjar Pranowo dan pendukungnya gagal memberi penjelasan yang bisa diterima pemilih.
"Saya mencoba melacak di Google, juga di media sosial. Sumber berita apa yang bisa dijadikan rujukan soal kemiskinan di Jawa Tengah. Cukup banyak berita pro kontra soal ini. Bahkan, isu kemiskinan sudah dijadikan bahan orasi singkat di Tik Tok, di antara isu yang dianggap kelemahan Ganjar," ujar Deny kepada wartawan, Minggu 14 Mei 2023.
Deny menjelaskan bahwa dengan persentase kemiskinan 10,98 persen, Jawa Tengah menjadi provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa, di bawah Yogyakarta saat ini.
Secara persentase, Jawa Tengah memang lebih miskin dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa pada 2022, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.
Lebih lanjut jika dihitung melalui ranah nasional, persentase kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9, 57 persen. Artinya, persentase kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan kemiskinan rata-rata nasional.
"Isu ekonomi adalah panglima. Isu itu selalu dianggap pemilih Indonesia sebagai isu paling penting. Apalagi setelah pandemi COVID-19 yang sudah tiga tahun memporak-porandakan kita. Kemajuan ekonomi, keluar dari kemiskinan menjadi dambaan,” papar Denny.
Ganjar Pranowo
- Natania Longdong/VIVA
Sehingga, kata Denny JA, rekor dan program Capres soal memajukan ekonomi sangatlah menentukan dan selalu menjadi bahan untuk dikampanyekan guna menaikkan atau menjatuhkan Capres.
“Data kemiskinan di Jawa Tengah di atas memang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan timnya untuk menjelaskan ke publik,” sambung Denny JA.
Denny menambahkan, isu ekonomi dalam Pemilu Presiden juga pernah terjadi di Amerika Serikat pada 1992 saat George Bush bertarung melawan Bill Clinton. Saat itu, George Bush adalah petahana yang ingin terpilih untuk kedua kalinya. George Bush pun populer karena berhasil mengusir Irak yang menginvansi Kuwait melalui Operation Desert Shield 1991.
Nama George Bush berkibar secara nasional. Tapi, tim Bill Clinton, khususnya konsultan politik James Carville, melihat kelemahan pemerintahan George Bush. Ekonomi Amerika Serikat sedang turun.
“Maka, lahirlah slogan kampanye yang terkenal: ‘It is economy, Stupid!’ (Ini soal ekonomi, bodoh!). Pilpres Amerika Serikat sekarang ini soal ekonomi yang merosot. Bukan soal invasi Irak dan Kuwait. Bukan soal soal lain. Lihatlah kinerja Bush soal ekonomi. Ia gagal. Lihat datanya. Lihat rekam jejaknya. Lihat track record-nya,” ungkap Denny JA.
Jika George Bush gagal soal ekonomi ketika ia menjadi presiden periode pertama, apa jaminannya dia bakal berhasil jika menjadi presiden lagi di periode kedua.
“Isu ekonomi semakin mendominasi persepsi pemilih Amerika Serikat saat itu. Hasil dukungan pun berbalik. George Bush yang awalnya unggul menjadi kalah,” imbuhnya.
Berkaca dari Pilpres Amerika Serikat 1992 itu, Denny JA menduga lawan-lawan Ganjar Pranowo akan menjadikan ekonomi sebagai isu utama. Bahkan isu ekonomi mengalahkan isu soal agama, korupsi dan hak asasi manusia.
“Mereka akan mengatakan, lihat rekam jejak Ganjar ketika menjadi gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Periksa data BPS. Bukankah persentase kemiskinan di Jateng nomor dua terburuk di Jawa (2022)? Bukankah persentase kemiskinan di Jateng lebih tinggi dibandingkan prosentase kemiskinan di Indonesia (2022)?,” sebutnya.
Denny mengungkapkan, patut diduga ke depan aneka bentuk informasi soal Ganjar Pranowo dan kemiskinan di Jawa Tengah segera memenuhi media sosial. Saat ini merupakan era di mana setiap individu bisa mengunggah dan mem-forward apapun yang mereka anggap penting.
“Model info seperti ini akan meluas: ‘jika di satu provinsi Jawa Tengah saja Ganjar gagal soal kemiskinan, bagaimana Ganjar bisa menyejahterakan ekonomi Indonesia yang berjumlah 38 provinsi? Jika satu provinsi gagal, bagaimana bisa berhasil di 38 provinsi?,” sambungnya.
Denny mengatakan, Ganjar Pranowo kini bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dari sejumlah lembaga survei, kadang elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi, namun kadang Prabowo Subianto yang paling tinggi.
Menurutnya, hasil survei-survei tersebut yang menyebut Ganjar Pranowo atau Prabowo Prabowo memimpin sementara bisa benar. Hal itu karena sebagian besar pemilih masih mudah mengubah pilihannya atau dalam bahasa teknis survei disebut soft supporters.
Justru karena masih banyaknya pemilih yang bisa ragu lalu mengubah pilihannya, isu Ganjar Pranowo gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, juga bisa menjadi isu yang potensial mengubah dukungan.
Dia meyakini bahwa Ganjar Pranowo dan tim pemenangan dari PDIP akan mengerahkan segala upaya untuk meng-counter isu tersebut. Namun, hasil akhirnya tergantung siapa yang bisa lebih meyakinkan publik.
“Untuk kepentingan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai track record calon presiden, yang disertai data dan fakta, itu adalah perdebatan yang sehat dan mencerdaskan,” bebernya.
