Perindo Pasang Bacaleg Aldi Taher hingga Ustadz Yusuf Mansur di Pileg 2024
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Partai Perindo resmi mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislatif atau bacaleg 2024 ke kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Mei 2023. Penyerahan berkas pendaftaran untuk DPR tersebut dipimpin langsung Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, ditemani sejumlah jajaran pimpinan pusat Partai Perindo.
Sejumlah artis seperti Aldi Taher, Limbad dan ustadz Yusuf Mansur (UYM) tampak terlihat dalam pendaftaran bakal caleg Perindo. Hary Tanoe mengatakan, pihaknya pada Pemilu 2024 menargetkan lolos ke parlemen. Dia mengaku optimistis partainya mampu meraup 10 persen suara nasional.
"Target kami partai doubel digit, dua digit, kalau kami bicara 2 digit di atas 10 persen, bisa 10 koma mudah-mudahan jauh di atas 10," kata Hary Tanoe.
Hary Tanoe mengklaim, Partai Perindo saat ini sudah memiliki pengalaman dan kualitas bakal caleg yang mampu bertarung di Pemilu 2024. Dia pun mengaku sudah menyiapkan strategi untuk bisa memenangkan pemilu.
"Bagaimana bisa memperoleh kursi banyak? Kualitas bacaleg itu nantinya sangat memegang peranan. Yang kedua strategi di dalam memperoleh suara itu juga tidak kalah pentingnya. Ketiga, logistik juga sangat penting. Kalau tiga-tiganya ini nanti bisa terpenuhi secara baik, bisa tandem antara caleg DPR RI dengan kabupaten/kota mudah-mudahan cita-cita dua digit itu bisa tercapai, bahkan lebih di atas 10 persen," jelas Hary Tanoe.
Hary Tanoe menyebut, di antara bakal caleg Partai Perindo yakni Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, mantan Kabareskrim Anang Iskandar, Ustadz Yusuf Mansur, hingga mantan Kepala BAIS TNI Joni Supriyanto.
"Dari TNI/Polri juga banyak yang diwakili Joni Supriyanto sebagai Ketua Bapilu Jawa-Bali dan banyak juga yang menjadi bacaleg. Saya lihat di sini ada 22 TNI/Polri mulai bintang tiga, bintang dua, bintang satu. Ada Pak Anang Iskandar, mantan Kabareskrim juga di sini," jelasnya.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
