Daftar Caleg PKB: Artis Tommy Kurniawan hingga Mantan Polisi Norman Kamaru
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
VIVA Politik – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendaftarkan 580 bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Sabtu, 13 Mei 2023. Dari ratusan nama itu, ada sejumlah publik figur yang menjadi calon wakil rakyat dari PKB.
Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membeberkan sejumlah artis yang telah didaftarkan sebagai bacaleg dari partainya. Salah satunya, Norman Kamaru hingga Tommy Kurniawan.
"Kalau artis, Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami, Arzeti Bilbina, Camelia Lubis, Zora Vidyanata, Norman Kamaru, itu. Itu yang kita hapal," ujar Cak Imin di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Mei 2023.
Selain itu, lanjut Cak Imin, nama petinggi partai seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid, Ketua Fraksi PKB Cucun Syamsurizal, dan Waketum PKB Jazilul Fawaid.
"Hasanuddin Wahid (Dapil) Malang, Haji Cucun Syamsurizal Bandung, Haji Jazilul Fawaid Gresik. Di kalangan tokoh yang muncul ada ulama, ada kiai, pimpinan adat, kemudian ada juga mantan Purnawirawan Susno Duadji, ada aktivis NU dari semua level, aktivis NU di tingkat pengurus kelompok perempuan aktivis perempuan," katanya.
Sementara itu, Cak Imin menegaskan dirinya tak akan mendaftar untuk calon legislatif Pemilu 2024. Dia hanya fokus pada Pemilihan Presiden.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kediaman Hamzah Haz
- VIVA/Yeni Lestari
"Saya udah nggak, saya menyiapkan diri untuk Pilpres. Saya diperintah oleh para kiai, dewan syura, ijtima ulama untuk tidak boleh nyaleg karena dipersiapkan untuk nyalon presiden," katanya.Â
Diketahui, PKB mendaftarkan sebanyak 580 bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk maju dalam Pemilu 2024.
"Insyaallah mulai hari ini semua kantor-kantor PKB dan KPU mendaftarkan seluruh caleg-caleg PKB lengkap 100 persen, tingkat pusat 580, provinsi 100 persen, seluruh kabupaten kota 100 persen, alhamdulilah," kata Cak Imin.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
