KPU Minta Parpol Peserta Pemilu 2024 Cermati DPS

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan para komisioner KPU
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 mencermati daftar pemilih sementara (DPS). Total DPS yang diumumkan KPU tercatat lebih dari 205 juta.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

"Kami mohon (semua parpol peserta Pemilu 2024) untuk mencermati daftar pemilih sementara," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkatnasional Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 18 April 2023.

Menurut dia, dengan mencermati DPS Pemilu 2024, apabila ada anggota parpol yang belum masuk ke dalam DPS, maka KPU akan memasukkannya.

Bawaslu RI Imbau Pengawasan Pilkada Harus Santun dan Riang Gembira

Hasyim menjelaskan, saat ini salinan DPS Pemilu 2024, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal itu telah disampaikan segenap jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota kepada parpol peserta pemilu di kabupaten/kotanya masing-masing.

Pakar Hukum Soroti Calon Kepala Daerah Sudah Dua Periode Maju di Pilkada 2024

Dengan demikian, ia menyebut parpol peserta Pemilu 2024 di tingkat nasional juga sudah punya salinan DPS.

"Salinan DPS, menurut UU Pemilu, sudah disampaikan oleh teman-teman KPU kabupaten/kota kepada para peserta pemilu di tingkat kabupaten/kota masing-masing sehingga sesungguhnya di tingkat nasional partai politik juga sudah memiliki itu," kata dia.

KPU sebelumnya menetapkan DPS untuk Pemilu 2024 baik di dalam maupun luar negeri tercatat 205.853.518 orang.

"Pada akhirnya, jumlah daftar pemilih sementara kita adalah 205.853.518 orang," kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Hasyim merincikan, lebih 205 juta orang DPS itu terdiri atas pemilih lelaki sebanyak 102.847.040. Kemudian, pemilih perempuan sebanyak 103.006.478.

Dia bilang jumlah DPS ini masih sangat dimungkinkan mengalami perubahan atau dikoreksi.

"Perlu diketahui bahwa angka 205 juta (lebih) pemilih ini masih sangat mungkin untuk terjadi perubahan-perubahan. Namanya juga DPS sehingga dapat dilakukan koreksi-koreksi," jelasnya. (Ant)
 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya