Kemauan Politik Jokowi Penting untuk Rampungkan Draf RUU Perampasan Aset
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Politik - Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana yang jadi inisiatif pemerintah dinilai bisa jadi senjata pamungkas berantas korupsi. RUU tersebut dianggap juga bisa menimbulkan efek jera.
Demikian disampaikan Ketua Inisiator Pergerakan Advokat, Heroe Waskito. Menurut dia, RUU Perampasan Aset ibarat harapan rakyat yang mesti dipenuhi Presiden Jokowi untuk mewujudkan pemerintah bersih sesuai amanat reformasi.
“Di samping akan menimbulkan efek jera, keberadaan UU ini dibutuhkan untuk mengembalikan seutuhnya apa yang telah diambil oleh koruptor, termasuk keuntungan dari aset itu," kata Heroe, dalam keterangannya, Jumat, 14 April 2023.
Dia bilang semangat RUU merupakan seratus persen cita-cita reformasi. Dia menyebut jika RUU tersebut jadi UU maka akan jadi tanda bagi hadirnya pemerintahan yang bersih di Indonesia.
"Ini akan menjadi legacy terbesar dari sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar Heroe.
Presiden Jokowisaat pimpin Rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bagi dia, jika di masa akhir pemerintahannya, Jokowi bisa bawa RUU itu ke DPR maka rakyat akan menilai eks Gubernur DKI punya komitmen besar terhadap cita-cita reformasi dalam pemerintahan yang bersih.
Heroe mengatakan sebagai advokat sekaligus mantan aktivis menyoroti pentingnya cita-cita reformasi. "Berharap Presiden benar-benar serius mendorong RUU ini," tutur advokat senior tersebut.
Bola di Tangan Jokowi
Salah satu inisiator Pergerakan Advokat, Salawati Taher, mengatakan bola RUU Perampasan Aset saat ini sebenarnya berada di tangan Jokowi. Bagi dia, jadi atau tidaknya RUU tersebut sangat tergantung kemauan politik Jokowi.
Dia mengatakan demikian karena RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif dari pemerintah. Pun, saat ini RUU tersebut masih dalam tahap penyelesaian draf oleh pemerintah. "DPR belum menerima surat presiden terkait RUU ini," tuturnya.
Salawati dapat kabar jika surat presiden atau surpres tersebut belum dikirim karena Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan Kepala Polri belum memberikan persetujuan dra yang dirancang. "Logikanya, selaku Presiden, Jokowi tinggal perintah saja untuk mempercepat,” kata Salawati.
Menurut dia, gol atau tidaknya RUU tersebut berada di tangan Jokowi. Bagi dia, persoalan DPR nanti setuju atau tidak, itu urusan selanjutnya. Ia bilang, terpenting saat ini bisa menyelesaikan draf RUU dan membawanya ke DPR.
“Ya, kita berharap, di masa akhir pemerintahannya, Presiden Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik. Bisa dikenang sebagai presiden yang pro pemberantasan korupsi, presiden yang reformis,” ujar Salawati.
DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo sempat menyinggung soal netralitas dan istilah 'Partai Cokelat' di Pilkada serentak 2024.
