Tolak APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat China, Demokrat Minta Pemerintah Kreatif
- AP Photo/Dita Alangkara
VIVA Politik – China meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Merespons hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menolaknya. Dia meminta agar pemerintah dapat kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar.
"Tentu pemerintah mesti kreatif mencari sumber pembiayaan yang bebas dari kepentingan luar namun bisa cepat dan tepat sasaran," kata Anwar Hafid kepada wartawan, Jumat, 14 April 2023.
Politikus Demokrat ini tidak ingin pemerintah dan Indonesia dikendalikan oleh negara lain. Ia mengingatkan, proyek Infrastruktur nasional merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Yang ditujukan untuk kepentingan publik. Kita tidak ingin pemerintah dan publik kita dikendalikan oleh swasta, apalagi luar negeri,” ujarnya.
Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Thohir di proyek kereta cepat.
- Twitter @erickthohir
Anwar Hafid mengatakan, pemerintah juga punya mekanisme pengawasan hingga tim kerja sama investasi untuk memastikan investasi tersebut baik-baik saja.
"Tentu pemerintah punya mekanisme pengawasan, termasuk tim kerjasama investasi yang perlu memastikan semua berjalan baik. Dan tidak merugikan siapa-siapa," imbuhnya.
Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan China berkukuh meminta APBN menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Namun, Luhut tak mengamini tuntutan tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
"Mereka maunya (penjaminan) dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut, dikutip Jumat, 14 April 2023.
Dia menegaskan bahwa apabila China tetap ingin penjaminan dilakukan dengan APBN, maka prosedurnya akan panjang. Namun akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.
"Kalau (penjaminan) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," ujar Luhut.
China Turunkan Bunga Utang ke 3,4 persen
Selain itu, Luhut mengakui bahwa pihak China hanya bersedia menurunkan bunga utang KCJB dari 4 persen menjadi 3,4 persen. Karenanya, pemerintah dipastikan akan kembali melobi suku bunga pinjaman supaya bisa lebih rendah lagi.
"Kalau bunga, kita berharap masih bisa lebih rendah lagi, overrun yang pertama sudah 3,4 persen, tapi kita mau lebih rendah lagi," kata Luhut.
Dia memastikan, sebelumnya, pemerintah juga telah melobi pihak China terkait penyelesaian pinjaman pembengkakan biaya (cost overrun) proyek KCJB, supaya suku bunga pinjaman tersebut bisa lebih rendah menjadi 2 persen.
"Maunya kita kan (bunganya) 2 persen, tapi kan enggak semua bisa kita capai. Karena kalau kamu pinjam keluar (negeri) juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau dapat 3,4 persen misalnya sampai situ, ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," ujarnya.
