PKS Desak KPK Bongkar Skandal Korupsi Lebih Besar di Kementerian ESDM
- Dok. PKS
VIVA Politik – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mewanti-wanti agar polemik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengganggu penanganan perkara korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sebab, menurut Mulyanto, pengungkapan kasus korupsi tukin di Ditjen Minerba Kementerian ESDM merupakan langkah awal untuk mengusut tuntas kasus-kasus besar lain di lingkungan Kementerian ESDM.
“Sekarang saja sudah tampak ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi dana Tukin," kata Mulyanto, Jumat, 14 April 2023.
Gedung Kementerian ESDM
- vivanews/Andry Daud
Setelah kasus Tukin masuk di KPK, katanya, mulai ditemukan lagi kasus baru lainnya, misalnya kebocoran dokumen pemeriksaan oleh Ketua KPK Firli Bahuri sampai dugaan korupsi PNBP terkait usaha penambangan batu bara.
Karena itu, Mulyanto minta KPK tidak setengah hati membongkar kasus tersebut. Dia meminta KPK jangan terlena menangani kasus-kasus kecil, sementara kasus kakap tidak diusut tuntas.
“Kami berharap KPK terus merangsek ke tengah, pada wilayah potensi korupsi yang lebih besar seperti penyimpangan penerimaan PNBP batubara dan mineral lainnya. Tentunya kami tidak ingin kalau KPK berhenti hanya pada kasus korupsi tunjangan kinerja ini saja,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI itu.
Mulyanto menilai potensi penyimpangan dalam pengelolaan mineral dan batubara sangat besar karena Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tahun 2021 saja sebesar Rp 75 triliun, sedangkan PNBP tahun 2022 melonjak menjadi Rp 183 triliun.
Seorang petugas sedang membersihkan logo Gedung KPK di Jakarta (Foto ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
“Ini yang membuat APBN kita terus surplus, apalagi pada saat harga komoditas ini tinggi. Padahal penerimaan negara ini belum maksimal,” katanya.
