Mengawal Jalannya Pemilu 2024, Cek Kualitas Calon hingga Pelaksanaannya

VIVA Politik – Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati mengatakan partai politik yang mengusung calonnya menjadi anggota dewan khususnya perempuan harus menjamin kualitas calon legislatif. Dia menyebut, para aktor politik tidak boleh hanya berfokus pada syarat adminstratif belaka namun harus ditekankan pada kualitas. 

“Pada realitanya, di Pemilu sebelumnya, ambang batas 30 persen pada perempuan bukan menjadi perhatian utama. Isu keterwakilan perempuan sangat menurun karena orang fokus isu pada pencalonan presiden pada tahun 2019,” ujar Mike dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat 14 April 2023.

Mike menambahkan, keterwakilan perempuan yang dibarengi dengan privilege tapi tanpa kapasitas, itu tidak baik. Bahkan upaya penguatan kapasitas terhadap kader malah menjadi tanggung jawab pihak luar. 

“Padahal, itu adalah yang tanggung jawab parpol. Peraturan Pemilu juga masih banyak yang bias. Bias terhadap kelompok marjinal seperti kelompok disabilitas. Tidak hanya itu, sulitnya pekerja rumah tangga perempuan untuk mencoblos juga adalah masalah yang sering terjadi pada saat Pemilu,” ucap dia.

Selain soal kualitas calon legislatif, Pemilu juga  harus dilakukan dengan prinsip konstitusional. Dengan kata lain tidak boleh ada gerakan atau upaya-upaya apapun untuk menunda pemilu. 

Hal ini disampaikan Deputi Internal Walhi Eknas, Ishlah. Kata dia, Pemilu merupakan mekanisme 5 tahun sekali untuk mengevaluasi dan mengkoreksi kinerja pemerintahan dan para elit di negeri ini. 

“Pemilu berjalan 5 tahun sekali dimaksudkan sebagai bagian dari koreksi dan evaluasi. Tapi sudah 6 kali dilaksanakan Pemilu, perubahan substantif tidak terlihat. Mega election harus diubah menjadi people election. Artinya, isu Pemilu harus menjadi bagian dari masyarakat luas bukan hanya segelintir elit politik saja,” kata dia.

Tidak hanya itu, masyarakat sipil memiliki tanggung jawab besar namun paling sedikit modalnya dalam hal ini tidak memiliki kekuatan dan anggaran daripada pihak atau aktor politik lainnya. Ruang kebebasan yang sudah kita punya tidak boleh mundur, malah kita harus meningkatkan. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta semua pihak untuk terus mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

“Kenapa harus terus dikawal? Karena menjadikan tiga periode emang sangat sulit namun perlu diingat bahwa penundaan pemilu dapat berimplikasi pada perpanjangan periode,” kata dia.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ketua Komisi II DPR RI mendorong audit dana hibah Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Menurutnya, itu penting sebagai tata kelola keuangan yang baik.

VIVA.co.id

15 November 2024