55 Pimpinan AKD Dilaporkan ke MKD, Aria Bima PDIP: Memang Tidak Mudah Lapor LHKPN

VIVA Politik - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima menanggapi positif laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap 55 orang pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 55 pimpinan MKD itu malas lapor harta kekayaan.

“Mesti ditanggapi positif oleh partai mengapa LHKPN tidak dilaporkan, kan ketentuan. Moga-moga bukan saya, aku juga lupa-lupa ingat LHKPN,” kata politikus PDIP Aria Bima di Gedung DPR pada Kamis, 13 April 2023.

Namun, Aria yang juga Anggota DPR RI ini melihat 55 pimpinan AKD yang dilaporkan ke MKD karena tidak patuh dalam melaporkan LHKPN bukan faktor kesengajaan. Menurut dia, melaporkan LHKPN mungkin bukan hal yang mudah.

“Kalau saya nggak punya PT, nggak punya perusahaan, cepat. Karena kan bolak-balik, ngisinya lama, dan ngisinya tidak tahu. Saya yakin teman-teman yang dilaporkan ICW pun bukan ada kehendak subyektif yang negatif untuk tidak lapor. Memang tidak mudah,” ujarnya.



Gedung DPR/MPR.

Photo :

• vivanews/Andry Daud

Aria mengatakan perubahan-perubahan tentang LHKPN ini sesuatu yang butuh proses. Dia bilang, mungkin dari situ belum lengkap, apalagi ini baru bulan April. Maka itu, masih ada waktu hampir 8 bulam lagi untuk tahun 2023. 

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menyambangi Gedung DPR RI, Rabu, 12 April 2023. Mereka datang untuk melaporkan 55 pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dinilai malas laporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masa waktu 2019-2021. Mereka dilaporkan ke MKD.

“Kami berpandangan tindakan 55 orang itu layak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum,” kata peneliti ICW, Kurnia Rhamadana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kurnia mengatakan, dari 55 orang yang dilaporkan, terdapat 4 orang pimpinan DPR di dalamnya. Adapun kader partai politik yang paling banyak dilaporkan yakni PDIP dan Golkar dengan masing-masih 11 orang.

“PKB 10 orang, Gerindra 6 orang, Nasdem dan PAN sama 5 orang, Partai Demokrat 3 orang dan PPP serta PKS masing-masing 2 orang,” kata Kurnia. 

Halaman Selanjutnya

“Kami berpandangan tindakan 55 orang itu layak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum,” kata peneliti ICW, Kurnia Rhamadana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.