DPR Marah China Desak APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sumber :
  • AP Photo/Dita Alangkara

VIVA Politik – Anggota DPR RI Bakri HM mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap China atas permintaannya untuk menjadikan APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Kesaksian Tertulis Saksi Ahli Diduga Disiapkan Jaksa, DPR Minta Kejagung Transparan dan Profesional

Bakri geram dan meminta pemerintah berpikir panjang atas kasus tersebut. Ia mewanti-wanti jangan sampai anggaran dan kondisi yang stabil saat ini digoyang oleh isu tersebut.

“Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan ini harus berpikir panjang. Jangan sampai anggaran-anggaran kita, situasi kondisi kita yang hari ini kita tahu bahwa posisi masih stabil, tapi jangan sampai digoyang oleh isu-isu yang terkadang-kadang yang tidak baik. Harus tegas kepada Pemerintah China saya pikir,” kata Bakri kepada wartawan, Kamis, 13 April 2023.

Niat Adukan Kasus, DPR Bilang Persoalan Jaksa Jovi Masalah Sepele

Bakri mengaku terkejut dengan adanya desakan dari China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkuat dengan APBN. Padahal, politikus PAN itu menyampaikan, dalam kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tersebut tidak memakai dana dari APBN.

China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda

“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak ada satu rupiah pun uang APBN akan masuk (untuk pembiayaan KCJB), tetapi pada kenyataannya masuk juga. Kami terkejut adanya desakan dari Pemerintah China ingin bahwa penyelesaian ini harus diperkuat dengan APBN,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Photo :
  • AP Photo/Dita Alangkara

Legislator dari daerah pemilihan Jambi itu pun mendorong pemerintah Indonesia tetap kembali pada kesepakatan awal. Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, menurutnya, mesti dilakukan dan Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya.

Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD

Anggota DPR Minta Kapolri Tak Beri Ruang ke Oknum Polisi Pembeking Pelaku Kejahatan

Citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum polisi nakal.

img_title
VIVA.co.id
24 November 2024