Ketua DPD RI LaNyalla Tolak APBN Jadi Jaminan Kereta Cepat China
- DPD RI
VIVA Politik – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan menolak APBN Indonesia dijadikan jaminan pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diinisiasi di era Menteri BUMN Rini Soemarno terus menimbulkan masalah. Terbaru, pemerintah China meminta APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek tersebut.
Bahkan bunga utang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan. Yakni menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen. Biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$).
"Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno. Saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN, utang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B," kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan persnya, Jumat, 14 April 2023.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung
- AP Photo/Dita Alangkara
Menurut LaNyalla, proyek tersebut memang harus business to business (B2B). Karena BUMN di dalam konsorsium tersebut bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah.
"Jadi tidak bisa pemerintah China minta jaminan APBN. Harus kita tolak. DPD RI akan memberi catatan kepada DPR RI saat penyusunan RUU APBN 2024. Karena pasti merugikan posisi Indonesia," tegasnya
LaNyalla menduga pemerintah China meminta jaminan APBN karena sudah menghitung bahwa pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung PT KCIC, akan kesulitan membayar utang pokok dan bunganya yang digelontorkan oleh China Development Bank (CDB).
"Lagipula proyek ini memang aneh, kereta dengan kecepatan 300km per jam, tapi digunakan di rute yang pendek, Jakarta-Bandung dengan beberapa stasiun pemberhentian. Jadi akan under optimal dari sisi kecepatan," ungkapnya
Masih Negosiasi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Luhut dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp18,2 triliun).
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
- M Yudha P/VIVA.co.id
Mampu Bayar
Ia itu juga mengatakan pemerintah tidak punya kendala dan memiliki kemampuan bayar dengan ketentuan angka tersebut.
Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan bunga pinjaman yang ditawarkan China sudah jauh lebih rendah dari bunga yang ditawarkan pemerintah AS atau pun bunga obligasi dolar AS dengan tenor 30 tahun dari pemerintah Indonesia.
“Tapi kita masih mau nego lagi,” imbuhnya.
Seto menambahkan, pemerintah China ingin penjaminan langsung oleh pemerintah melalui APBN sedangkan pemerintah Indonesia sendiri menginginkan agar penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
"Ini terkait penjaminannya kan selama ini kita mau ada PII ya, mereka mau penjaminan langsung, kita coba negosiasi itu," ujarnya.
Seto menjelaskan nantinya pinjaman akan diberikan kepada PT KAI sebagai pimpinan konsorsium Indonesia di KCIC. Uang pinjaman akan diserahkan kepada KCIC yang bertanggungjawab atas proyek KCJB.
Dari nominal cost overrun senilai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,2 triliun itu, pemerintah akan menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya akan ditambal dari utang, termasuk dari China Development Bank (CBD).
