Sindir Ada Menteri Srantal-sruntul, Partai Garuda: Pahlawan Kesiangan Jelang Pemilu
- Istimewa
VIVA Politik - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyindir saat ini ada menteri yang bermanuver srantal sruntul jelang Pemilu 2024. Menurut dia, menteri itu memicu kegaduhan tapi tak memiliki data apa yang digaduhkan.
Teddy pun menyinggung omongan DPR yang mengingatkan bahwa Presiden Jokowi tak suka dengan menteri yang membuat gaduh. Hal itu bisa membuat menteri tersebut terancam di-reshuffle.
Namun, ia menduga Jokowi sudah paham dan tak akan melakukan reshuffle terhadap menteri srantal sruntul.
"Tentu Presiden tidak akan melakukan reshuffle, karena Presiden tahu reshuffle adalah tujuan dari menteri srantal sruntul," ujar Teddy, dalam keterangannya, Rabu, 12 April 2023.
Baca Juga: Johan Budi Ingatkan Mahfud MD soal Jokowi jika Tak Suka Menteri yang Berpolemik di Ruang Publik
Bagi Teddy, aksi srantal sruntul itu diduga jadi bagian agar dipecat dari posisi menteri. Dengan dipecat Jokowi, menteri tersebut akan dilihat publik jadi pihak yang terzalimi. Meski demikian, ia tak menyebut nama menteri yang dimaksud.
"Srantal sruntul itu bagian dari cara agar dipecat. Ketika dipecat, lalu menjadi pihak yang terzalimi, dengan tujuan untuk mendapatkan simpati luas dari masyarakat," tutur Teddy.
Dia menyinggung Indonesia sudah punya pengalaman akan drama terzalimi. Maka itu, ia menilai publik tak akan terjerumus untuk kedua kalinya.
Pun, dia menambahkan RI mesti dipimpin oleh figur yang memiliki prestasi. Kata dia, bukan orang yang suka membuat drama dan sensasi.
"Menjelang Pemilu, bermunculan para pahlawan kesiangan, yang tadinya biasa saja, mendadak sruntulan," kata Teddy.
Dia meminta agar masyarakat jangan sampai terlena dengan hal itu. Ia bilang aksi itu bagian dari drama murahan demi bisa ikut dalam kontestasi Pemilu. "Kita sudah punya pengalaman buruk akan hal itu kan," jelas Teddy.
Sebelumnya, omongan reshuffle sempat disuarakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi. Dia menyinggung reshuffle ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Johan Budi bilang demikian saat Komisi III DPR dan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diketuai Mahfud melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia mengingatkan ke Mahfud karena belum ada lima tahun di kabinet pemerintahan periode kedua Jokowi.
"Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud, belum tentu 5 tahun lho, kalau di-reshuffle? Apalagi ada ramai-ramai gini," kata Johan, di gedung DPR, Senayan, Rabu, 29 Maret 2023.
Johan bilang paham Jokowi karena pernah jadi jubirnya. Menurutnya, jika Jokowi tak suka dengan menteri yang suka berdebat di pemerintahan.
"Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar, langsung di-reshuffle sama dia," tutur Johan.
