Moeldoko Ngaku Ora Ngerti Aku, Demokrat Sindir Jokowi dan Skenario Istana

VIVA Politik - Upaya kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY di Demokrat memasuki babak baru setelah kubu Meoldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Dari elite Demokrat pimpinan AHY geram terhadap manuver Moeldoko.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat Kamhar Lakumani heran dengan Meoldoko yang terkesan menyangkal dengan mengaku 'ora ngerti aku, ora ngerti. Terserah saja'. Bagi dia, cara Moeldoko hanya menegaskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu jauh dari sifat ksatria alias pengecut.

"Terus menerus melakukan upaya pengambilalihan Partai Demokrat. Padahal, sama sekali tak punya hak bahkan tak pernah menjadi Anggota Partai Demokrat adalah tindakan yang bertentangan dengan akal sehat," kata Kamhar, dalam keterangannya, Minggu malam, 9 April 2023.



Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP)

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Baca Juga: Moeldoko soal PK Ambil Alih Demokrat: Ora Ngerti Aku Urusannya

Dia menyindir Moeldoko Cs yang sudah 16 kali selalu kalah dan ditolak dalam langkah hukumnya. Ia menyebut penolakan itu mulai dari pengesahan Menkumham, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta, PTUN Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), permohonan judicial review, hingga sampai di Mahkamah Agung (MA). 

"Upaya begal politik yang dilakukan secara terus menerus ini memantaskan KSP Moeldoko disematkan predikat sebagai ‘bromocorah demokrasi’," jelas Kamhar.

Pun, ia heran dengan sikap Jokowi yang tak tegas terhadap Moeldoko. Sebab, Moeldoko merupakan pejabat pembantu yang berada di ring terdekatnya. Menurut dia, sikap Jokowi yang tak tegas memunculkan spekulasi politik dari manuver Moeldoko.

Baca Juga: Geram Moeldoko Cs Tantang Debat Trio Cikeas, Demokrat: Unfaedah, Kehaluan Luar Biasa

Kata dia, spekulasi itu seperti restu Istana sebagai upaya melemahkan oposisi, menggagalkan Anies Baswedan sebagai capres hingga skenario penundaan pemilu.

"Menjadi wajar jika kemudian ada dugaan bahwa ini dilakukan atas restu istana sebagai bagian dari operasi politik pelemahan oposisi, penggagalan pencapresan Mas Anies," tutur Kamhar.

Lebih lanjut, dia khawatir upaya pembegalan Partai Demokrat ini juga akan jadi ancaman bagi demokrasi yang merupakan amanah reformasi. Maka itu, ia mengajak  seluruh aktivis, elemen civil society dan penggiat demokrasi lainnya dan masyarakat bisa melakukan kontrol demokrasi atas perkara ini. 

"Jika proses hukumnya berjalan profesional dan independen, bisa dipastikan hasil putusannya akan sama dengan yang sudah-sudah," ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Pun, ia heran dengan sikap Jokowi yang tak tegas terhadap Moeldoko. Sebab, Moeldoko merupakan pejabat pembantu yang berada di ring terdekatnya. Menurut dia, sikap Jokowi yang tak tegas memunculkan spekulasi politik dari manuver Moeldoko.