Ke Dapil, Politisi Golkar Misbakhun Gali Ide Kreatif Kades dalam Pemberdayaan UMKM

Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun
Sumber :

VIVA Politik – Politisi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengajak para kepala desa yang ada di daerah pemilihannya (dapil) di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, untuk memunculkan ide-ide kreatif. Terutama terkait dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi

Menurutnya, banyak kepala desa yang punya ide kreatif dan bisa direalisasikan. Sebab pemberdayaan UMKM menjadi sektor yang penting untuk perekonomian nasional.

Misbakhun menyampakan hal tersebut saat menjadi narasumber diskusi bertema ‘Masa Depan UMKM dan Fasilitas Akses Pembiayaan Pascapandemi’ di Kabupaten Probolinggo, kemarin. Hadir juga Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Samsun Hadi.

Kisah Sukses Agen Mitra UMi BRI di Merauke, Tingkatkan Ekonomi Keluarga Hingga Sekolahkan Anak

"Hari ini saya mengajak kepala Kantor Perwakilan BI Malang untuk hadir di sini bertemu bapak-bapak sekalian untuk berdiskusi tentang KUR dan UMKM,” ujar Misbakhun, dikutip Jumat 7 April 2023.

Dia meminta para kades menyampaikan keluhan, persoalan, maupun gagasan seputar KUR dan UMKM.

Kena OTT KPK, Golkar Minta Rohidin Mersyah Taat Proses Hukum

Hal itu penting, jelas dia, karena UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan mandat kepada BI untuk membantu stabilisasi pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi nasional saat ini, lanjut dia, ditopang UMKM baik itu yang formal maupun informal.

“Tentunya kita ingin mengajak para kades ke dalam sebuah program di mana Bank Indonesia juga harus mulai memberikan penguatan pemikiran di sektor bawah,” tutur Misbakhun.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, di dapilnya yakni Dapil II Jawa Timur yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo, harus memanfaatkan program KUR dan UMKM ini. Sebab ini adalah program pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat bawah hingga ke pedesaan. UMKM kata dia, punya kontribusi sangat besar bagi ekonomi nasional. 

Dia memerinci UMKM mampu menyerap sekitar 67 juta tenaga kerja. 

“Banyak sekali ide dan gagasan tentang KUR. Kalau itu disinergikan dengan UMKM, hasilnya akan sangat luar biasa,” kata Misbakhun. 

Pria yang sempat menjadi PNS di Direktorat Jenderal Pajak itu, mencontohkan terkait ide kreatif soal KUR. Seperti ide bunga KUR di Malang yang dikonversikan ke zakat mal. Menurut dia, bunga KUR Supermikro di angka 3 persen atau di atas zakat mal.

“Nah, itu (bunga) diserap dan dijadikan zakat sehingga masyarakat tidak perlu membayar bunga, cukup membayar pokoknya dan ini merupakan suatu gagasan yang menarik,” tutur Misbakhun.

Maka kepala desa, kata Misbakhun, sebenarnya menjadi garda terdepan. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk pemberdayaan. 

Politisi asal Pasuruan itu juga meminta BI membuat kebijakan yang dapat mendekatkan program ekonomi pemerintah dengan para pengambil kebijakan di tingkat bawah tersebut. 

“Para kepala desa memiliki pemikiran-pemikiran yang masih orisinal, karena bapak-bapak jugalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk dengan problematika yang ada,” ucapnya.

Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, punya harapan agar ide-ide cemerlang dalam pemberdayaan UMKM, bisa terealisasi. 

Misbakhun juga mengatakan, sebaiknya para kades berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara yang bertugas dan bertanggung jawab soal KUR. Dengan begitu, akses permodalan bisa dijalankan dengan baik. Pemerintah diakuinya punya keterbatasan. Maka dia berharap semua pihak 

Namun, Misbakhun juga mengatakan  pemerintah memiliki keterbatasan. Dia pun mendorong semua pihak bisa mengatasi keterbatasan itu.

“Tentunya kita harus cari akal bagaimana mengatasinya,” katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono

Sosialisasi Perda, Alia Laksono: Pemahaman Menyeluruh Masyarakat Sangat Diperlukan

Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan kalau Peraturan Daerah atau Perda dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka sosialisasi penting

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024