KKB Mau Bebaskan Sandera Pilot Susi Air tapi Minta Pemerintah Akui Kemerdekaan Papua
- Dok. Istimewa
VIVA Politik – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyatakan bersedia untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Max Mehrtens melalui jalur negosiasi damai.
Hal tersebut disampaikan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom dalam pesan dari sebuah video pada 6 April 2023. Negosiasi damai dalam rangka pembebasan kapten Philips itu dapat terwujud jika TNI-Polri menghentikan operasi militer di Ndugama.
"Kami bersedia menyelesaikan masalah sandera pilot asal Selandia Baru melalui jalur diplomasi damai dan hal ini harus kami lakukan," ujar Sebby Sambom dalam dari keterangannya.
OPM meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua Frits Ramandey untuk mendesak TNI-Polri menghentikan operasi militer dan memonitor kapten Philips di Ndugama.
Sambom mengatakan OPM akan membawa tuntutan apabila TNI-Polri bersedia berunding. Dia menyebut tuntutan OPM adalah seperti yang disampaikan Egianus Kogoya via video. "Seperti yang sudah pernah umumkan via video, yaitu Pemerintah Indonesia harus akui hak politik kemerdekaan bangsa Papua," katanya.
Kendati demikian, Sebby Sambom tak menjelaskan secara rinci jika TNI-Polri menolak tawaran negosiasi ini. Dia hanya mengatakan penolakan TNI-Polri akan membuat malu pemerintah Indonesia.
Komandan Satuan Tugas Damai Cartenz Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani dan Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman belum menanggapi soal tawaran negosiasi OPM.
Pada 7 Februari 2023, Philip disandera KKB setelah mendaratkan pesawat jenis Pilatus Porter di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Selain menyandera Philip, KKB juga membakar pesawat milik maskapai Susi Air tersebut.