PKB Sebut Wacana Koalisi Besar Lima Partai Belum Ada Skema yang Jelas
- DPR RI
VIVA Politik – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara soal wacana bergabungnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berisi Partai Golkar, PPP, dan PAN dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Partai Gerindra dan PKB.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan belum ada obrolan maupun skema tentang penggabungan koalisi dari lima partai besar itu hingga kini. "Belum ada obrolan soal itu; enggak ada skema soal itu," katanya kepada wartawan, Selasa, 4 April 2023.
Wacana penggabungan koalisi besar lima partai itu muncul setelah lima ketua umum partai berkumpul bersama Presiden Joko Widodo di kantor pusat PAN. Kelima ketua umum partai itu, antara lain Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Petinggi KIB dan KKIR bertemu dengan Presiden Jokowi.
- Twitter Zulkifli Hasan @ZUL_Hasan
Huda menegaskan, dua koalisi yang dibentuk lima partai politik itu masih berjalan sendiri-sendiri dan belum ada pembicaraan mengenai skema koalisi besar itu. PKB dan Gerindra dalam KKIR sementara Golkar, PAN, dan PPP dalam KIB. "Belum ada skema untuk digabungkan," katanya.
Presiden Jokowi berbicara mengenai kemungkinan meleburnya KIB dengan KKIR saat menghadiri silaturahmi Ramadhan PAN. Jokowi menyerahkan keputusan tersebut kepada para ketua umum partai terkait masa depan koalisi yang telah terbentuk.
Dalam acara ini, semua ketua umum parpol koalisi Pemerintah diketahui hadir kecuali Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan cocok bila dua koalisi ini bergabung, tapi, katanya, semuanya diserahkan ke masing-masing ketua umum parpol.
Petinggi KIB dan KKIR bertemu dengan Presiden Jokowi di kantor DPP PAN.
- Twitter Zulkifli Hasan @ZUL_Hasan
"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," katanya kepada wartawan, Minggu, 2 April.
