Minta Jokowi Setop Endorse Capres, Partai Ummat: Presiden Harus Jaga Kehormatannya

Presiden Jokowi ada saat Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kebumen
Sumber :
  • Twitter @ganjarpranowo

VIVA Politik - Presiden RI Jokowi ditafsirkan masih melakukan endorsement terhadap figur bakal capres 2024. Jokowi diminta bisa menghentikan endorse karena demi menjaga marwah kehormatan Presiden.

Jokowi Ajak 2 Cucunya Nonton Laga Timnas Indonesia Vs Filipina di Manahan

Demikian disampaikan Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim karena melihat Jokowi hadir dalam pertemuan dengan lima Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah, di Jakarta, Minggu kemarin.

Hilmi menyarankan Jokowi agar tak terlalu mendahulukan soal siapa yang akan menggantikannya di 2024. Ia berharap eks Wali Kota Solo itu bisa melapangkan jalan dan bersikap netral kepada siapapun yang dipilih oleh rakyat dan sejatinya. Ia mengingatkan Presiden selaku kepala negara adalah milik semua golongan.

Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

"Presiden tugasnya adalah memastikan seluruh program dan kebijakannya berhasil dan berahir  dengan baik. Sementara Presiden terpilih yang akan datang dapat melanjutkan, ataupun memperbaiki," kata Hilmi, dalam keterangannya, Senin, 3 April 2023.

Baca Juga: Survei Indikator: Ganjar Unggul dalam Simulasi 3 Nama Capres, Ada Efek Endorse Jokowi

Penjelasan OIKN soal Heboh Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

Pun, dia beri masukan ke Jokowi agar tak khawatir kalau figur capres yang tak dikehendakinya jadi presiden akan berdampak terhadap programnya tak jalan.

"Anggaplah program yang sudah dikerjakan selama 10 tahun itu sebagai legacy. Dan, serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Jangan terlalu memastikan siapa yang akan menggantikannya," jelas Hilmi.

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais (ketiga dari sisi kiri) usai menutup

Photo :
  • VIVA/Yeni Lestari

Lebih lanjut, dia mengatakan, sikap Jokowi yang beberapa kali menunjukkan dukungan kepada capres tertentu, 
mencerminkan ketidak tahuannya tentang prinsip demokrasi yang baik. 

Menurut dia, dengan pengalaman berkuasa selama hampir 10 tahun, mestinya Jokowi harus menjaga jarak yang sama terhadap kandidat lain. Dia bilang, tak boleh ada satu figur yang didukung. Tapi, kandidat lain tak didukung.

"Presiden harus menjaga kehormatannya, dengan berdiri pada posisi yang sama untuk semua capres," tutur Hilmi.

Kemudian, ia mengatakan saat ini jadi kesempatan terbaik Jokowi untuk menghentikan cara endorse capres yang dianggap tak mendidik. Dia menyoroti demikian karena bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kelembagaan demokrasi.

"Kalau Presiden masih mendukung Capres yang dikehendaki sesungguhnya itu di luar ekspetasi publik," kata Hilmi. 

Hilmi mendorong agar Jokowi beri kesempatan yang sama terhadap semua capres. Ia menekankan jangan sampai ada kesan tak netral.

"Yang baik itu Presiden memberikan jarak yang sama dengan semua capres. Tidak ada yang didukung atau yang tidak didukung sehingga dapat mempengaruhi objektivitas instrumen pelaksana pemilu," tutur Hilmi.

Maka itu, Partai Ummat mendesak Jokowi agar mengakhiri kegiatan-kegiatan mendukung capres tertentu.

"Tataplah demokrasi Indonesia ke depan. Jadikan Indonesia sebagai negara maju dalam berdemokrasi," ujar Hilmi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya