Gaduh Rp349 Triliun, Anak Buah Amien Rais Tuntut Pemerintah Bisa Beri Penjelasan

VIVA Politik - Pemerintah diminta bisa berikan penjelasan terkait dugaan transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memicu kegaduhan. Isu itu dinilai blunder karena sudah menyedot perhatian publik.

Ketua Bidang Politik Partai Ummat, Hilmi R. Ibrahim menegaskan, pemerintah harus menjelaskan, sejatinya transaksi Rp349 triliun itu masuk kategori apa.

"Apakah menyangkut buruknya tata kelola keuangan negara dan lemahnya akuntabilitas pejabat, atau secara nyata ada unsur kesengajaan,” kata Hilmi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 31 Maret 2023.

Menurut dia, Partai Ummat meminta pihak-pihak terkait untuk mengungkap secara jelas transaksi tersebut. Pun, ia mendorong dilakukan penyelidikan sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku.

"Bila ditemukan ada hal-hal yang berpotensi merugikan keuangan negara, Partai Ummat mendorong dilakukannya penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan keuangan negara bisa diselamatkan,” kata Hilmi.



Mahfud MD Hadiri RDP Dengan Komisi III DPR Terkait 349 Triliun

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Hilmi bilang, pengelolaan keuangan negara yang buruk ini bukan hanya berpotensi merugikan negara. Namun, juga membuat sistem penganggaran dan alokasi pembangunan yang tidak efisien terhadap program-program strategis pemerintah.

Lebih lanjut, dia menyinggung sisi lain persoalan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Dia mengatakan hal itu sebagai bukti ketidakefisienan sistem pemanfaatan alokasi dan penganggaran yang banyak disalah gunakan penyelenggara negara.

Dia menekankan karena dana Rp349 triliun sudah jadi isu publik, Partai Ummat menuntut pemerintah bisa menjelaskan kepada publik secara terang benderang.

"Dulu kasus Bank Century yang menyangkut jumlah Rp6,76 triliun bebebarpa tahun lalu bisa dituntaskan, maka kasus Rp349 triliun ini juga harus dituntaskan," kata Hilmi.

Dia mengingatkan agar di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meningkatkan dan memperbaiki tata kelola keuangan negara yang baik.

Halaman Selanjutnya

Lebih lanjut, dia menyinggung sisi lain persoalan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Dia mengatakan hal itu sebagai bukti ketidakefisienan sistem pemanfaatan alokasi dan penganggaran yang banyak disalah gunakan penyelenggara negara.