Tantangan Berat Irjen Karyoto, DKI Jakarta Rentan Gejolak Saat Pemilu
- ANTARA/HO-Humas KPK
VIVA Politik - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Irjen Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya. Irjen Karyoto menggantikan Irjen Muhamad Fadil Imran yang dipromosikan jadi Kepala Baharkam Polri.
Komisioner Kompolnas RI, Poengky Indarti menyampaikan dua perwira tinggi (Pati) Polri yang dipromosikan Kapolri untuk jadi Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat memiliki integritas yang tak diragukan.
“Dua sosok tersebut menjadi simbol sosok bersih,” kata Poengky saat dihubungi wartawan pada Kamis, 30 Maret 2023.
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Menurut dia, Karyoto punya rekam jejak pengalaman tugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedangkan, kata dia, Wiyagus selain pernah dinas di KPK juga peraih penghargaan Hoegeng Award 2021 sebagai polisi berintegritas.
“Sehingga, diharapkan mampu memimpin Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat dengan komitmen penuh untuk melanjutkan reformasi kultural Polri," jelas Poengky.
Selain itu, dia berharap Karyoto dan Wiyagus bisa menjaga wilayahnya masing-masing agar tetap kondusif jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, DKI Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebagai daerah rawan konflik pemilu.
“DKI Jakarta dan Jawa Barat di tahun-tahun politik ini rentan gejolak, sehingga leadership yang tenang dari kedua Kapolda tersebut diharapkan dapat menjaga dua provinsi tersebut untuk tetap aman dan kondusif,” tuturnya.
Promosi Karyoto jadi Kapolri itu masuk mutasi pati Polri yang tertuang dalam surat telegram rahasia dengan nomor ST/713/III/Kep./2023 tertanggal 27 Maret 2023. Surat itu ditandatangani Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Promosi Irjen Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya juga sudah dibenarkan Mabes Polri melalui Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.
"Irjen Pol Karyoto, Pati Bareskrim Polri (Penugasan di KPK) diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya," bunyi keterangan dalam surat mutasi seperti dikutip, Rabu, 29 Maret 2023.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
