Presiden Partai Buruh: Copot Dirjen Pajak, Periksa Ibu Sri Mulyani!
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA Politik – Partai Buruh menyatakan dukungannya terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD atas isu transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan tidak ada kepentingan apapun dalam dukungan kepada Mahfud MD kecuali dukungan untuk membongkar dugaan pencucian uang.
"Partai Buruh bersama Bapak Mahfud MD dan ini tidak ada kaitan apapun--kami enggak pernah bicara dengan Pak Mahfud MD. Cuma sikap Pak Mahfud MD konsisten terhadap menyelamatkan uang negara, hancurkan korupsi, dan menghancurkan tindak pidana pencucian uang, harus kita dukung bersama-sama," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa, 28 Maret 2023.
Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK
- Antara
Said Iqbal menyoroti kegaduhan yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia menyarankan agar Direktur Jenderal (Dirjen) pajak dicopot dan Menteri Keuangan Sri Mulyani diperiksa karena bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya.
"Copot dirjen pajak, periksa Ibu Sri Mulyani menteri keuangan secara proporsional, belum lagi masuk ke apron Bandara Soekarno Hatta privilage-nya terlalu berlebihan; menggunakan mobil bukan mobil yang diperbolehkan masuk ke dalam apron Bandara," katanya.
Partai Buruh akan memberi dukungan ke Mahfud MD agar membongkar masalah itu dengan mengerahkan massa ke gedung DPR RI di Jakarta. Said mengatakan, gerakan massa sebagai bentuk dukungan kepada Mahfud itu bakal diikuti oleh ratusan buruh di depan Gedung DPR RI. Mereka juga mendukung sikap tegas Mahfud MD meski dikecam oleh beberapa anggota Dewan.
Mobil Alphard Menkeu Sri Mulyani masuk apron Bandara Soekarno-Hatta
- FB Pieter Gontha
Menurutnya, sikap tegas Mahfud MD soal transaksi janggal Rp 349 triliun itu merupakan pintu masuk bagi pemerintah untuk bersih-bersih terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
