Teddy Garuda: Jika Label Aktivis Kebal Hukum, Semua Pelaku Kejahatan akan Buat LSM

Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA Politik - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta amnesti untuk aktivis lingkungan penolak tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, Heru Budiawan alias Budi Pego. Sikap Komnas HAM itu ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi.

Menurut Teddy, sah-sah saja Komnas HAM mengirim surat kepada Jokowi untuk meminta amnesti. Namun, ia tak setuju jika mundul ada tudingan kriminalisasi sehingga seorang aktivis tak tepat diberikan hukuman. Bagi Teddy, persepsi tersebut mengganggu. 

Dia menyoroti pernyataan LSM Amnesti internasional yang menilai aparat hukum membungkam aktivis, karena menghukum Budi Pego. 

"Artinya tidak boleh jika ada orang yang pekerjaannya aktivis, dihukum. Padahal proses pembuktian telah dilakukan dan terbukti aktivis itu bersalah," kata Teddy, dalam keterangannya, Selasa, 28 Maret 2023.

Ilustrasi/Aktivis

Photo :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Dia mengibaratkan hukum itu tak melihat apa jubah dan pekerjaan. Kata dia, hukum hanya melihat apa yang kita lakukan saat melanggar hukum. 

"Bahkan pemuka agama sekalipun, yang mengajarkan begitu banyak kebaikan kepada banyak orang, jika melanggar hukum, tetap dihukum," tutur Teddy.

Pun, Teddy menilai bila dengan label aktivis maka bisa bebas dari hukum maka semua pelaku kejahatan akan buat LSM. 

PLO Sebut Pembunuhan Aktivis Upaya Intimidasi Israel terhadap Pro-Palestina

"Jika label aktivis kebal hukum dan bebas dari hukum, maka semua pelaku kejahatan akan membuat LSM sebagai alat untuk melindungi kejahatannya," ujarnya.

Punya Komitmen Perbaiki Ekosistem di Sulteng, Anwar Hafid Dapat Dukungan Aktivis Lingkungan

Dia menyebut kondisi demikian, kejahatannya tak bisa dipidana dan dianggap tidak ada. "Karena yang melakukan kejahatan adalah seorang yang berlabel aktivis," tuturnya.

Kemudian, ia menekankan kembali cara Komnas HAM meminta amnesti ke Jokowi adalah sah.

Pegawai Ditjen Pajak yang KDRT Istri Ditahan

"Meminta amnesti kepada Presiden sah-sah saja. Tapi, jangan juga membuat label aktivis itu seolah-olah orang suci yang tak berdosa sehingga tidak boleh dihukum, lalu menyalahkan hukum," tuturnya.
 

Jaringan Nasional Aktivis 98 Banten Raya dukung Airin-Ade

Aktivis 98 Dukung Airin-Ade di Pilkada Banten, Ini Alasannya

Jaringan Nasional Aktivis 98 Banten Raya mendeklarasikan dukungan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.

img_title
VIVA.co.id
1 November 2024