Soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD dan DPR Saling Tantang

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman
Sumber :
  • DPR RI

VIVA Politik – Menko Polhukam Mahfud MD diminta tidak mencla-mencle mengungkap transaksi janggal ratusan triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta transaksi janggal bernilai Rp 349 Triliun di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu harus diungkap secara terang.

Mahfud MD Soroti Kasus Penganiayaan Dokter Koas di Palembang: Tidak Bisa Damai

"Jadi bukan ada perbedaan saya dengan Mahfud. Tapi jangan setengah-setengah. Jangan mencla-mencle," kata Benny, Selasa, 28 Maret 2028.

Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK

Photo :
  • Antara
Soroti Banyak Bunuh Diri karena Pinjol, DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Benahi Regulasi

Politikus Partai Demokrat ini pun menantang balik Mahfud agar membuka seluruh data terkait transaksi janggal itu dalam rapat dengan Komisi III yang akan digelar pada Rabu, 29 Maret 2023.

"Kalau dia bilang menantang, saya justru menantang, Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia," kata Mahfud.

IHSG Susut 0,58 Persen pada Penutupan Sesi I, Sederet Saham Ini Tetap Perkasa

Di sisi lain, Benny menyesalkan sikap Mahfud yang hanya mengungkap temuan ini ke publik. Menurut dia, Mahfud seharusnya melaporkan transaksi janggal itu ke aparat penegak hukum.

Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Photo :
  • VIVA/Andry Daud

Jika dirasa mentok, kata Benny, Mahfud baru menyampaikan temuan itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini curiga Mahfud frustrasi dengan temuan itu sehingga mengungkapnya ke publik.

"Dan kalau lapor ke Presiden akan ketemu solusinya. Lalu apa jalan terakhirnya? Nanti laporkan ke publik. Berarti frustasi si Mahfud ini. Akan kita dukung dia," imbuhnya.

Sebelumnya, Mahfud menantang Benny untuk hadir dalam rapat kerja membahas temuan transaksi janggal senilai Rp349 trilun di Kemenkeu. Mahfud berjanji akan memberikan data detail dalam rapat dengan Komisi III DPR yang diagendakan pada Rabu, 29 Maret 2023.

Pilkada Aceh 2017. (Foto ilustrasi).

Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024