Takut Jokowi Dicap Anti Islam, Yusril Usul Bolehkan Acara Buka Puasa Bersama
- VIVA.co.id/Ilham Rahmat
VIVA Politik – Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan juga Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kegiatan buka bersama yang dilakukan umat Islam baik di lingkungan instansi Pemerintah maupun masyarakat dibolehkan dan tidak dilarang. Pernyataan Yusril tersebut dibuat untuk menanggapi beredarnya Surat yang diteken Seskab Pramono Anung yang berisi larangan kegiatan buka bersama di Instansi Pemerintahan.
Yusril menilai surat yang beredar itu sebenarnya bersifat rahasia, namun surat itu bocor ke publik. Surat tersebut l, menurut Yusril, juga tak menyebutkan secara jelas bahwa larangan buka puasa itu hanya berlaku di internal Pemerintahan, sehingga rentan dipelesetkan.
"Meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, namun larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Akibatnya, surat itu potensial dipelesetkan dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," ujar Yusril dalam keterangannya melalui pesan singkat, Kamis, 23 Maret 2023.
Ilustrasi berbuka puasa.
- U-Report
Jokowi, menurut Yusril sebaiknya membolehkan instansi Pemerintahan menyelenggarakan buka puasa bersama. Adanya surat itu juga menurut Yusril setiap saat dapat diralat setelah mempertimbangkan manfaat-mudharatnya.
Karena itu dia menyarankan agar Sekretaris Kabinet Pramono Anung meralat surat yang bersifat rahasia itu dan memberikan keleluasaan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan buka bersama.
"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintah Presiden Jokowi anti Islam," kata Yusril.
Suasana buka puasa bersama di Rutan Kelas IIB Serang.
- Dokumentasi Rutan Kelas IIB Serang
Masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah, menurut Yusril, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh Pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang Pemerintah.
Dia juga mengkhawatirkan Surat Seskab Pramono Anung itu akan menjadi bahan kritik dan sorotan aneka kepentingan dalam kegiatan-kegiatan Ceramah Ramadhan di berbagai tempat tahun ini.
