Elektabilitas Partai Islam Semakin Turun, PPP Ungkap Penyebabnya
- VIVA/Ilham Rahmat
VIVA Politik – Elektabilitas partai Islam dinilai turun karena beberapa faktor. Hal itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani dalam acara Refleksi Kebangsaan, Sabtu 18 Maret 2023.
Dia tak menampik ada kecenderungan penurunan total suara, pun total kursi dari partai-partai Islam di parlemen. Partai Islam di parlemen saat ini yaitu PPP, PKS, PKB, dan PAN.
"Ini kebanyakan tokoh Islam kita itu kalau marah, berselisih, berikhtilaf katakanlah dengan elite partai yang lain kemudian gampang-gampang demen-demen bikin partai politik baru. Ini yang saya kira memerlukan juga introspeksi dari para tokoh," katanya kepada wartawan, Sabtu 18 Maret 2023.
Ilustrasi Pemilu 2024.
- VIVA
Dirinya mengatakan, elite partai Islam yang mudah membentuk partai baru saat berselisih buntutnya kepada para pemilih partai Islam makin tersegmen. Sehingga, potensi perolehan jumlah kursi partai Islam jadi berkurang.
Arsul mengatakan partainya termasuk pihak yang harus introspeksi. Dia pun mengajak memilih partai Islam bila mau partai Islam tetap bertahan.
"Mutunya itu misalnya pilihan capresnya berbeda, terus diluncurkanlah seruan kosongkan gerbong. Padahal ketika kemudian gerbongnya dikosongkan. Kemudian partainya menjadi menurun, akhirnya juga ketika mereka punya aspirasi, tidak terperjuangkan juga setelah pemilu," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan tokoh, politisi, dan pemilih partai Islam bisa belajar setidaknya dari dua pemilu terakhir.
"Bahwa partai-partai agama mungkin banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Tapi kalau karena itu kemudian ramai-ramai ditinggalkan, kemudian partai berbasis agama itu mengecil, apa yang akan terjadi? Nanti kemudian ada kelompok-kelompok yang ingin menyalurkan aspirasinya tapi tidak di luar jalur yang semestinya. Di luar yang semestinya seperti hanya dengan demo-demo terus tiap minggu, tiap bulan, demo terus," katanya.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
