Senior PDIP Bela Jokowi dari Kritikan AHY soal Utang Negara: Diksi Antitesa
- Istimewa
VIVA Politik - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melempar kritik ke pemerintahan Jokowi terkait utang pemerintah selama delapan tahun terakhir. Utang di era Jokowi meningkat tiga kali lipat.
Menanggapi itu, politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai kritikan AHY sebagai cara untuk merayu perhatian publik termasuk media massa jelang Pemilu 2024. Dia mengatakan cara demikian biasa jelang kontestasi pemilu.
Dia menyinggung AHY yang mengembangkan narasi dan diksi untuk menyudutkan Jokowi.
"Mengembangkan narasi dan diksi yang merupakan antitesa dari apa yang dinilai sebagai normalitas. Jadi, dikembangkan nuansa dekonstruksi terhadap hal-hal yang dipandang sebagai kelaziman. Semua yang dianggap sebagai prestasi akan dikritisi," kata Hendrawan kepada VIVA, Kamis malam, 16 Maret 2023.
Baca Juga: AHY Kritik Utang Pemerintah di Era Jokowi Naik 3 Kali Lipat
Hendrawan Supratikno (kiri).
- Antara/ Septianda Perdana
Dia bilang cara AHY terkesan berburu cepat-cepatan melempar data atau temuan ke publik sebagai bahan kritik.
"Ada perasaan menjadi heroik saat melemparkan kritik," tutur Hendrawan.
Meski demikian, ia mengaku kritikan tersebut hak biasa dalam demokrasi. "Bahkan kritik kita butuhkan agar komitmen terhadap cita-cita bersama dapat dijaga dengan baik," ujar Anggota DPR tersebut.
Sebelumnya, AHY melempar kritik ke pemerintahan Jokowi. Salah satunya soal peningkatan utang selama 8 tahun terakhir. Kata dia, peningkatan utang terjadi saat pemerintah berupaya untuk menutupi defisit anggaran.Â
"Defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di awal 2023 ini angkanya mencapai Rp7,7 triliun, belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1,6 triliun," kata AHY di depan ribuan kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.
AHY juga menyindir era Jokowi dalam tata kelola pemerintahan dilakukan kurang baik. Dia mengatakan demikian karena banyak program atau kebijakan dibuat secara grasa grusu.
"Tata kelola pemerintahan saat ini tidak dikelola dengan baik. Banyak program pemerintah dilakukan grasa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan," ujar AHY.
Â
Yasonna: Penyidik KPK Tidak Tanya Soal Keberadaan Harun Masiku
Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, terkait kasus korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW).
