Ketua KPU Sebut Hadapi Prima di Tiga Jalur Hukum

Ketua KPU Hasyim Asyari
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan KPU saat ini berhadapan dengan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di tiga jalur hukum berbeda.

"Pada situasi sekarang ini, kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur," kata Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

Jalur hukum pertama, KPU tengah melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang memenangkan gugatan Prima.

Konfrensi Pers Partai Prima

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Jalur hukum kedua, katanya, KPU mengajukan kontra memori terhadap peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Prima kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sebab, kata Hasyim, gugatan Partai Prima yang diregistrasi PTUN Jakarta sebagai Perkara Nomor 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT dinyatakan tidak dapat diterima. "Mereka (Prima) mengajukan memori PK ke MA sehingga KPU menyikapi dengan mengajukan kontra memori PK," ujarnya.

Jalur hukum ketiga, KPU berhadapan dengan Partai Prima yang melaporkan KPU RI atas dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu RI berdasarkan putusan PN Jakarta Pusat. "Prima menempuh jalur baru laporan ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi, yang dijadikan dasar adalah putusan PN Jakpus," katanya.

Bawaslu Ingatkan Jajarannya Hati-hati Buat Keputusan Jelang Pilkada 2024

Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Hasyim menyebut ketiga proses hukum tersebut masih terus berjalan. Dia menegaskan KPU akan berusaha menempuh upaya hukum secara maksimal dalam menghadapi proses hukum yang dilayangkan Prima tersebut.

DPR Dorong Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

"KPU mau tidak mau, suka tidak suka, itu bagian yang harus dihadapi KPU," ujarnya, ditemui usai rapat. (ant)

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024