Presiden Partai Buruh: DPR Sekarang Parah Bener

Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Politik – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyoroti sikap para anggota DPR RI saat ini di tengah ramainya kasus eks pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Rafael diselidiki KPK karena dugaan korupsi buntut kejanggalan harta dalam LHKPN.

Mendagri Setuju Rencana Pilkada Bisa Diwakili DPRD, Alasannya Tak Hanya soal Biaya Mahal

Selain itu, ditemukan juga nilai transaksi sebesar Rp500 miliar oleh Rafael Alun yang telah oleh diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Said Iqbal mengaku miris dengan sikap anggota DPR yang hanya diam saja melihat kasus Rafael. Padahal, kata dia, harusnya anggota DPR turut memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk dimintai klarifikasi atas perbuatan anak buahnya, Rafael Alun.

Menteri PU Mau Koordinasi dengan KPK soal LHKPN Dedy Mandarsyah

Ilustrasi: Suasana Rapat Paripurna DPR RI

Photo :

"DPR harus panggil Ibu Sri Mulyani, jangan diam-diam saja. DPR ini parah bener, DPR sekarang ini parah bener. Kalau urusan rakyat, dia enggak mau (membahas), urusan yang ada uangnya aja cepat sekali pembahasannya," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 15 Maret 2023.

Pimpinan KPK Nawawi Cs Masih Aktif Sampai 20 Desember 2024

"Perlu diduga demikian, seperti (pembahasan) KUHP, Omnibus Law (UU Cipta Kerja), itu cepat sekali. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyat yang tanda petik tak ada uangnya ini lambat sekali," ujarnya.

Selain mendesak pemanggilan Sri Mulyani, Said Iqbal juga meminta agar para anggota DPR bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki alokasi dana pajak yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah.

Peran konsultan pajak

KPK meningkatkan kasus Rafael Alun Trisambodo ke penyelidikan. Penyelidikan tersebut bertalian dengan ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun. 

"Baru kemarin sore diputuskan pimpinan ini masuk lidik. Jadi sudah enggak di pencegahan lagi," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 7 Maret 2023.

Rafael Alun Trisambodo

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Rafael Alun sempat diklarifikasi oleh tim Kedeputian Pencegahan KPK mengenai ketidakwajaran harta kekayaannya. Dia diklarifikasi KPK karena mempunyai harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai eselon III di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.

PPATK juga menemukan ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. PPATK menyebut ada peran konsultan pajak sebagai pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola uang Rafael Alun.

PPATK telah memblokir atau membekukan rekening milik Rafael. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan, pemblokiran dilakukan untuk proses analisis lanjutan.

Aset jumbo pejabat pajak

Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan karena sang anak, yaitu Mario Dandy, menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Mario Dandy juga disebut kerap memamerkan harta kekayaan Rafael.

Dandy dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo

Photo :
  • Ist

Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Rafael pada 17 Februari 2022 untuk periode 2021, total kekayaan yang Rafael Alun mencapai sekitar Rp 56 miliar.

Pada Rabu, 1 Maret 2023, Rafael Alun Trisambodo memenuhi panggilan KPK untuk melakukan klarifikasi LHKPN miliknya. Rafael tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.00 WIB dan sempat menjalani pemeriksaan sampai berjam-jam.

Tim KPK menelusuri kepemilikan 6 saham Rafael Alun Trisambodo di sejumlah perusahaan. KPK belum merinci daftar perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Rafael. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan isi LHKPN yang dapat diakses publik hanya sampai jumlah surat berharga bukan detail nama perusahaan sahamnya.

Harta bangunan milik Rafael Alun Trisambodo tidak luput dari pemeriksaan KPK. Salah satunya adalah rumah yang disoroti secara khusus adalah perumahan sebesar 65 ribu meter persegi atau 6,5 hektare atas nama sang istri.

"Saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65 ribu meter atau 6,5 hektare dimiliki dua perusahannya atas nama istri yang bersangkutan," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Tak lupa KPK juga ikut menelisik mobil Rubicon dan motor Harley yang tidak tercantum di dalam LHKPN Rafael. Padahal, Mario Dandy di akun media sosial pribadinya sering memamerkan Rubicon dan Harley tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya