Demokrat Minta Jokowi Tiru SBY, Tegas Tolak Perpanjang Masa Jabatan Presiden
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
VIVA Politik – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Pemilu 2024 merupakan salah satu alat pengukur komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demokrat mengingatkan Jokowi agar konsisten dan tidak tergoda dengan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.
Demokrat juga meminta Jokowi tegas menyatakan tolak perpanjangan masa jabatan seperti Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, Jokowi yang sudah menjabat selama 2 periode memiliki waktu yang cukup untuk mengonsolidasikan agar Pemilu 2024 berjalan lancar.
"Pemilu 2024 bisa terjadi apapun. Kendala, halangan, maupun rintangan. Karena, ini tes uji kepemimpinan seorang Jokowi," kata Herzaky di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 15 Maret 2023.
Presiden Joko WIdodo, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
- VIVA/M Ali Wafa
Herzaky menilai jika Pemilu 2024 berjalan tepat waktu, Jokowi mendapat apresiasi dari masyarakat. Selain itu, Ia juga mengatakan Pemilu 2024 bisa menjadi peninggalan atau warisan yang baik untuk demokrasi dari Jokowi.
"Ini bukan hal yang mudah karena kita tahu godaan kiri kanannya luar biasa," kata Herzaky.
"Ujian kepemimpinan Jokowi, apakah beliau tunduk dan takluk oleh bujuk rayu segelintir orang yang haus dengan kekuasaan," sambungnya.
Herzaky sedikit bercerita, SBY ketika tahun 2012-2013 banyak pihak yang menggoda untuk perpanjangan masa jabatan. Terdapat orang-orang menemui SBY di Istana dan Cikeas untuk menawarkan penambahan masa jabatan melalui mekanisme di DPR/MPR.
Namun, SBY secara terang-terangan menyampaikan ke publik bahwa menolak perpanjangan masa jabatan. Pernyataan SBY, kata Herzaky, tegas menolak berbeda dengan Jokowi yang bilang hanya taat konstitusi. Herzaky mengatakan, konstitusi pun masih bisa diubah.
"Pak SBY di salah satu talkhsow disampaikan kenapa begini ya, beliau sampaikan mau dibujuk-bujuk kaya apa saya tidak mau. Bukan sekedar bilang saya taat konstitusi, kalau konstitusi diubah gimana?" ujarnya.
"Tapi beliau menyampaikan saya taat konstitusi, tak akan mengkhianati amanah reformasi, tapi yang paling penting beliau sampaikan saya cukup di sini dua periode, sudah lebih dari cukup. Selanjutnya harus ada pergantian kepemimpinan sesuai amanah konstitusi. Jadi beliau tidak mau, tegas gitu," imbuhnya.
Jokowi saat bertemu SBY dahulu.
- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi bisa hadir dan duduk sebagai presiden karena amanah dan perjuangan reformasi yang tidak mudah dan bermandikan darah. Sehingga, pemilihan langsung bisa menjadikan Jokowi seorang presiden.
"Kita enggak tahu Pak Jokowi sebelum Solo dan Jakarta. Siapa Jokowi? Akan tetapi, beliau bisa bertransformasi mendapatkan kesempatan yang sama dengan tokoh-tokoh yang lebih ngetop nasional, sudah punya nama, dan rekam jejak lebih terukur," kata dia.
Oleh sebab itu, ia berharap Jokowi tidak lupa dengan perjuangan orang-orang menginginkan reformasi dan koreksi atas era Orde Baru.
Analisis Pengamat soal Penyebab Utama PDIP Usung Andika-Hendi Kalah di Jateng
Pengamat politik mengatakan kekalahan PDIP dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah karena beberapa faktor, termasuk di antaranya endorsement Jokowi dan Prabowo.
