Mendagri Tito Karnavian: Partisipasi Pemilih Indonesia Jauh di Atas Negara-negara Demokrasi
- VIVA/Ilham Rahmat
VIVA Politik – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap partisipasi masyarakat Indonesia pada pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak kurang dari angka 81,9 persen agar capaian itu menyamai tingkat partisipasi pada pemilu 2019.
Dengan banyaknya pemilih dalam pemilu 2024, kata Tito, hal itu menjadi penting. Pasalnya, masyarakat yang berpartisipasi merupakan salah satu indikator penting kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu.
"Partisipasi pemilih yang tinggi akan memberi legitimasi yang kuat terhadap siapa pun yang menang menjadi pemerintah," kata Tito d Jakarta, Senin, 13 Maret 2023.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Maka, kata Tito, jangan sampai partisipasi pemilu turun dari capaian 2019. "Kita berharap partisipasi pemilih kita paling tidak jangan sampai turun, paling tidak sama," katanya.
Tito mengungkap bahwa capaian Indonesia sebetulnya sudah cukup baik dalam memastikan partisipasi pemilih yang tinggi. Sejak Reformasi, partisipasi pemilih Indonesia memang selalu meningkat dari pemilu ke pemilu.
Bahkan, katanya, capaian Indonesia telah melampaui negara-negara demokrasi yang mewajibkan warganya memberikan suara. Padahal, Indonesia tidak menganut hal itu karena pemberian suara merupakan hak warga negara, bukan kewajiban, melainkan kesukarelaan.
"Indonesia menganut sistem itu dan kita di tahun 2019 first time also the highest ever, 81,9 persen partisipasi pemilih kita, dan itu jauh di atas negara-negara demokrasi yang menerapkan mandatory (kewajiban)," ujar Tito.
Penghitungan Surat Suara Pemilu. (Foto Ilustrasi)
- VIVA/M Ali Wafa
Tito juga menegaskan bahwa pemilu 2024 jangan sampai mengulang eksploitasi identitas pada pemilu 2019. Sebab, peristiwa politik diprediksi akan panas jelang pemilu 2024 yang jaraknya sudah kurang dari setahun lagi.
"Konflik kekerasan tidak boleh terjadi. Ini indikator penting [keberhasilan pemilu]," ujar Tito. "Polarisasi akan berpotensi konflik, tapi konfliknya harus dikelola agar tidak memecah persatuan kesatuan bangsa."
